Dampak Krisis Selat Hormuz: Ancaman Serius bagi Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Maritim Indo-Pasifik

Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Fisipol UKI, Darynaufal Mulyaman, menyoroti dampak krisis di Selat Hormuz yang menjadi peringatan serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan maritim Indo-Pasifik, mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Krisis di Selat Hormuz yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menjadi perhatian serius bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI), Darynaufal Mulyaman, menilai situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global secara signifikan.

Darynaufal menjelaskan bahwa gangguan pada salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia ini menunjukkan rapuhnya sistem perdagangan global yang sangat bergantung pada stabilitas jalur laut. Kondisi ini menandai perubahan besar dalam dinamika keamanan global, di mana jalur laut terbuka tidak lagi dapat dianggap sepenuhnya aman.

Dalam sesi diseminasi akademik daring pada 23 Maret 2026, Darynaufal mengungkapkan bahwa penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dunia. Ia juga menyoroti bahwa gangguan maritim kini semakin sering dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan dalam geopolitik modern.

Ancaman Global dan Nasional dari Krisis Selat Hormuz

Krisis di Selat Hormuz bukan hanya isu regional, melainkan ancaman global yang dampaknya terasa hingga ke kawasan Indo-Pasifik. Darynaufal Mulyaman menegaskan bahwa gangguan pada jalur vital ini secara langsung mempengaruhi harga energi dan menguji ketahanan sistem perdagangan internasional. Ketergantungan dunia pada rute maritim yang stabil menjadi sangat rentan di tengah eskalasi konflik.

Bagi Indonesia, krisis ini bukan sekadar masalah global, tetapi merupakan ancaman nyata terhadap kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, setiap gangguan terhadap rute maritim dapat berdampak langsung pada keamanan dan ekonomi domestik. Oleh karena itu, menjaga jalur laut tetap aman dan terbuka adalah syarat utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional.

Dampak dari ketidakstabilan ini dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari pasokan energi, biaya logistik, hingga inflasi. Situasi ini menuntut kesiapan dan strategi mitigasi yang komprehensif dari pemerintah Indonesia untuk melindungi perekonomian dan kedaulatan maritimnya.

Agresivitas Tiongkok dan Urgensi Kerja Sama Maritim

Di tengah krisis Selat Hormuz, Darynaufal juga menyoroti meningkatnya aktivitas militer dan penjaga pantai Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai semakin agresif. Agresivitas ini terlihat dari intensitas maupun cakupan wilayah yang semakin luas, menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara-negara di sekitarnya.

Ketegangan berulang di Laut Natuna menjadi contoh konkret bagaimana ancaman tersebut semakin mendekati wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia bukan target utama dalam konflik di Selat Hormuz, potensi dampak tetap besar jika eskalasi dibiarkan tanpa respons yang memadai. Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dengan mitra yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan.

Doktrin maritim tidak bisa dijalankan sendiri; dibutuhkan upaya kolektif untuk menangkal tekanan dan menjaga keamanan. Peningkatan kapabilitas pertahanan maritim dan pengawasan menjadi krusial untuk menghadapi tantangan ini. Kerja sama regional dan bilateral menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman dan stabil.

Jepang sebagai Mitra Strategis Indonesia

Dalam konteks penguatan kerja sama, Darynaufal menilai Jepang sebagai mitra strategis yang relevan bagi Indonesia. Terpilihnya kembali Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan mandat kuat membuka peluang untuk memperluas kolaborasi di bidang keamanan maritim. Pertemuan antara PM Takaichi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu juga menjadi pengingat akan pentingnya mitra strategis yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk bertindak.

Jepang saat ini tengah memperkuat kapabilitas pertahanannya, termasuk peningkatan anggaran militer dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satu bentuknya adalah pengembangan fregat kelas Mogami yang dirancang untuk operasi multi-peran dengan mobilitas tinggi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Jepang dalam menjaga keamanan regional.

Kerja sama konkret antara Indonesia dan Jepang juga mulai terlihat, seperti melalui latihan bersama penjaga pantai di perairan utara Jakarta, yang mencakup simulasi pengejaran kapal dan peningkatan kesadaran domain maritim. Selain itu, Indonesia bersama Jepang dan India telah melaksanakan latihan angkatan laut trilateral di Laut Andaman. Kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan kawasan dalam merespons dinamika keamanan, termasuk aktivitas militer Tiongkok.

Prinsip Bebas Aktif dan Konsep FOIP

Meskipun mendorong penguatan kerja sama, Darynaufal menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Hal ini berarti Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer formal, melainkan memilih bentuk kerja sama yang fleksibel dan tidak mengikat. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Darynaufal juga menilai konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang sejalan dengan kepentingan Indonesia. FOIP menekankan kebebasan navigasi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta kerja sama regional yang fleksibel tanpa ikatan pertahanan formal. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat kolaborasi di bidang intelijen, pengawasan maritim, hingga interoperabilitas penjaga pantai, tanpa kehilangan otonomi strategisnya.

Kerja sama seperti ini cukup kuat untuk menangkal tekanan, namun tetap fleksibel agar Indonesia dapat menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan. Di sisi lain, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia pada awal Februari 2026, yang mencakup komitmen konsultasi bersama jika salah satu pihak menghadapi ancaman terhadap kedaulatan. Namun, Darynaufal menilai kerja sama dengan Jepang memiliki potensi dampak jangka panjang yang lebih signifikan, khususnya dalam memperkuat kapabilitas maritim Indonesia. Menjaga kepentingan nasional di perairan Indo-Pasifik yang semakin diperebutkan membutuhkan upaya kolektif, dan keterlibatan dengan Jepang dapat menjadi langkah strategis yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews