Apa Itu FOLU Net Sink 2030, yang Disorot Usai Anggotanya Banyak Diisi Kader PSI?

Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyorot banyaknya kader PSI yang terlibat sebagai pengurus Organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink

Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo geram saat mengetahui banyak kader PSI yang dimasukkan dalam kepengurusan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Firman organisasi itu sangat penting sehingga seharusnya diisi figur-figur yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Bukan sekadar menempatkan kader partai apalagi tak kompeten di bidangnya. 

“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” kata Firman, dalam keterangan resmi, Minggu (9/3). 

Dia menilai apa yang dilakukan Raja Juli dengan memasukkan kader PSI telah mengerdilkan posisi ASN. Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, katanya, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri, yang notabene merupakan kader PSI. Dia meminta Prabowo turun tangan.

“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional," tegasnya.

Apa sebenarnya FOLU Net Sink 2030?

FOLU Net Sink 2030 adalah kepanjangan dari forest and other land uses atau pemanfaatan hutan dan penggunaan. Keberadaan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CM1). 

Adapun targetnya mencapai net sink sebesar 140 juta ton CO2e (karbon dioksida equivalent) pada tahun 2030.

Lalu siapa saja yang terlibat? Untuk menyukseskan program ini, semua pihak harus terlibat. Baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, sektor swasta, dan masyarakat luas harus bahu-membahu dalam upaya ini.

Target FOLU Net Sink 2030 ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Artinya, emisi karbon yang dihasilkan sama atau lebih rendah dari kemampuan penyerapannya. Pencapaian ini membutuhkan kerja keras dan strategi yang terukur, mengingat sektor FOLU selama ini merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Namun, sektor ini juga memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon jika dikelola dengan baik.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon menjadi payung hukum yang mendukung upaya pencapaian FOLU Net Sink 2030. Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk memonetisasi penyerapan karbon, yang diharapkan dapat mendorong investasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Meskipun target ini tidak berarti nol deforestasi, pengurangan deforestasi merupakan komponen penting dalam pencapaian target tersebut.

Strategi Menuju FOLU Net Sink 2030

Strategi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 meliputi berbagai upaya terintegrasi. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan menjadi prioritas utama. Ini mencakup perlindungan hutan yang ada, pencegahan penebangan liar, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ilegal logging. Selain itu, rehabilitasi dan restorasi lahan juga menjadi kunci. Penanaman kembali pohon di lahan yang telah rusak, termasuk restorasi lahan gambut, akan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon.

Pengelolaan hutan lestari juga berperan penting. Pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Konservasi keanekaragaman hayati juga tak kalah penting, karena keanekaragaman hayati mendukung kesehatan ekosistem hutan dan kemampuannya menyerap karbon. Semua upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sistem kerja yang efektif dan kolaboratif sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan inovasi teknologi. Masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, memiliki peran krusial dalam menjaga dan melindungi hutan.

Anggaran yang Dibutuhkan

Dengan besarnya tujuan dari FOLU Net Sink 2030, lalu berapa anggaran yang dibutuhkan menyukseskan target tersebut? Belum dapat ditentukan secara pasti berapa anggaran yang disiapkan pemerintah. Anggaran tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk luas lahan yang akan direhabilitasi, teknologi yang digunakan, dan tingkat partisipasi dari berbagai pihak.