Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dukungan ini diberikan, agar masyarakat dapat beralih kepada angkutan umum.

"Menurut saya tetap perlu (ERP), karena untuk memaksa orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau saya sangat setuju, dan ini kita dorong untuk ke angkutan umum," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, saat ini terjadi penambahan kendaraan bermotor di Jakarta dengan jumlah di atas 10 persen. Tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan di Jakarta hanya 0,01 persen.

"Artinya jika kondisi ini kita biarkan tanpa melakukan pengendalian lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan pribadi, maka kemacetan itu tidak akan bisa kita hindari," sebutnya.

ERP dipastikan akan diterapkan karena sebelumnya pernah mencoba berbagai cara. Mulai dari 3 in 1 hingga ganjil genap belum berhasil mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Oleh sebab itu, mekanisme pengendalian lalu lintas itu terus dilakukan. Kita tahun 1996 mengimplementasikan 3 in 1, begitu tidak efektif 3 in 1 diganti dengan pelat numbering atau ganjil genap. Sekarang kita mengarah kepada ERP," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan ERP di Jakarta nanti hasil assesment dari salah satu pakar transportasi di Singapura yang menjadi penggagas terimplementasinya ERP di Singapura tahun 1975.

"Pada 2010 beliau menyampaikan, Mr.x bahwa kondisi 2010 layanan angkutan umum di Jakarta sudah lebih baik daripada saat 1975 ERP Singapura diterapkan," jelasnya.

"Saat itu, kita sudah ada yang namanya Transjakarta delapan koridor dan juga sudah ada KRL Jabodetabek. Jadi, artinya kondisi saat ini lebih baik lagi untuk layanan angkutan umum kita," pungkasnya.