Forum FPCI Bedah Masa Depan Kemerdekaan Palestina

Perhelatan tahunan Global Town Hall 2026 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali menjadi sorotan dunia pada Sabtu, 19 September 2026. Konferensi virtual global ini hadir sebagai platform independen bagi masyarakat sipil, akademisi, pemikir, hingga jurnalis dari berbagai negara untuk berdialog mengenai isu-isu paling krusial di tingkat global.

Tahun ini, forum people-to-people berbasis digital tersebut mengusung tema besar 'Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World'.

Di antara rangkaian agenda yang berlangsung, salah satu sesi khusus yang paling menyedot perhatian publik adalah diskusi mendalam mengenai isu Palestina yang bertajuk “From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood”.

Perjalanan Palestina menuju kemerdekaan hingga kini masih dibayangi ketidakpastian serta eskalasi konflik yang merenggut kedamaian jutaan jiwa. Berangkat dari kondisi tersebut, sesi ini dirancang bukan sekadar sebagai wacana akademis, melainkan ruang untuk mendengarkan langsung kesaksian serta pandangan para tokoh yang berjuang di garis depan diplomasi dan kemanusiaan.

Membuka sesi tersebut, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina, Y.M. Dr. Varsen Aghabekian Shahin, menyampaikan pidato kunci (keynote speech) yang merepresentasikan jeritan hati serta realitas rakyat Palestina saat ini:

"Bagi rakyat Palestina, kenegaraan bukanlah aspirasi diplomatik yang abstrak, bukan pula hadiah yang diberikan di akhir proses politik yang tidak menentu. Rakyat Palestina memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina adalah realitas politik, hukum, serta nasional. Satu-satunya hal yang masih dirampas adalah kemampuan kami untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah kami akibat pendudukan ilegal Israel. Oleh karena itu, perwujudan penuh kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bergantung pertama-tama pada penghentian pendudukan dan pembatalan kebijakan-kebijakan yang merusak tatanan wilayah, politik, dan ekonomi dari solusi dua negara (two-state solution)."

Jajaran Panelis

 

Sesi ini menghadirkan jajaran panelis papan atas dari berbagai belakangan internasional, di antaranya:

Keynote Speaker: Y.M. Dr. Varsen Aghabekian Shahin (Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina)

Special Remarks: Y.M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2014–2019)

Panelis:

• Y.M. Nickolay Mladenov (Perwakilan Tinggi untuk Gaza – Board of Peace)
• Daniel Levy (Presiden U.S. / Middle East Project - USMEP)
• Wadah Khanfar (Presiden Al Sharq Forum)

Moderator: Prof. Nathalie Tocci (Johns Hopkins SAIS)

Pembahas (Discussants): Michael Vatikiotis, Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation), Amb. Tarek Adel, Jismi Johari (Presiden MAHAR), Muhammed Hüseyin Mercan (Ankara Yıldırım Beyazıt University), dan Dr. Qamar Cheema (Sanober Institute).

Peta Jalan Politik dan Realitas Solusi Dua Negara

Mewakili Board of Peace, Y.M. Nickolay Mladenov memaparkan peta jalan politik terkait masa depan penataan Gaza dan kemerdekaan Palestina. Ia menekankan pentingnya transisi otoritas sipil serta penarikan pasukan secara bertahap:

"Tujuan kami bukanlah memisahkan Gaza dari Tepi Barat, melainkan mengembalikan Gaza ke bawah kendali Otoritas Nasional Palestina di Ramallah. Namun untuk mencapai itu, kita harus mengambil langkah-langkah sangat penting saat ini—langkah yang memerlukan keterlibatan Israel, Mesir, Palestina, dan komunitas internasional. Fokus saya adalah menyeberangi masa transisi ini: penyerahan otoritas sipil, pelucutan senjata, hingga penarikan mundur pasukan Israel ke perimeter Gaza agar dialog politik bisa dihidupkan kembali. Gaza bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan isu politik yang sangat krusial bagi semua pihak.”

Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Jusuf Kalla, memberikan pandangan khusus (special remarks) mengenai jalan tengah yang paling memungkinkan bagi perdamaian kedua belah pihak:

"Board of Peace memiliki konsep yang mewakili jalan tengah—meski belum sepenuhnya diterima oleh Israel maupun pihak Palestina. Hal itu karena proposal tersebut masih menyerukan solusi dua negara (two-state solution), sesuatu yang juga tidak disetujui oleh Israel […] Padahal, solusi yang paling dapat diterima oleh semua pihak adalah solusi dua negara. Konsep ini menjunjung prinsip martabat bagi semua, di mana Palestina diakui dan Israel juga diakui. Batas-batas wilayah yang ada saat ini terjadi karena sebelumnya pihak Palestina tidak mengakui batas negara. Dengan adanya solusi dua negara yang diakui secara resmi, maka batas-batas negara tersebut juga akan diakui."

Melengkapi pandangan tersebut, Presiden U.S. / Middle East Project (USMEP), Daniel Levy, mengajak publik melihat kenyataan pahit di lapangan serta dinamika politik internal yang memicu konflik tak berkesudahan.

"Bagi warga Palestina, tidak ada kepastian dalam kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan Israel. Sebagian besar Gaza masih diduduki, sementara Tepi Barat menghadapi kehancuran yang lebih parah dibanding beberapa dekade terakhir. Saat ini warga Israel akan memilih dalam pemilu bulan depan, namun tahu kah Anda apa yang tidak ada dalam surat suara? Tidak ada satu pun partai Zionis yang mengadvokasi atau mendukung solusi dua negara. Selama pendudukan kolonial yang keras itu ada, perlawanan akan selalu lahir kembali karena itulah sifat alami dari pendudukan ilegal."

Diskusi bernas ini dipancarkan secara global, menghubungkan para pembicara dan pemirsa dari Ramallah (Palestina), Qatar, Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Inggris, Italia, hingga berbagai belahan kawasan Asia.