Global Town Hall 2026: Suara Rakyat untuk Keadilan Dunia

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), bersama konsorsium global yang terdiri dari lembaga pemikir (think-tank), perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta institusi internasional, kembali menggelar perhelatan Global Town Hall edisi ketujuh pada Sabtu, 19 September 2026.

Tahun ini, lebih dari 8.300 peserta dari 120 negara terdaftar untuk membagikan perspektif mereka dalam forum global tersebut. Forum people-to-people yang diinisiasi oleh Indonesia ini mempertemukan para pemimipin pemerintah, masyarakat sipil, aktivis akar rumput, sektor swasta, hingga pembawa perubahan muda (young changemakers) untuk berdiskusi sehari penuh membahas berbagai tantangan paling mendesak di dunia.

Global Town Hall merupakan platform independen dan terbuka yang bertujuan menghubungkan masyarakat sipil dari seluruh penjuru dunia ke dalam ruang dialog bermakna mengenai isu-isu yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Forum ini murni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Membuka arah diskusi Global Town Hall 2026, Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, menyampaikan seruan aksi mendesak bagi komunitas global di tengah merosotnya penegakan hukum internasional.

"Kita merasakan dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Aturan dan hukum internasional begitu mudah diinjak-injak. Kekuatan militer semakin sering digunakan untuk menentukan hasil akhir. Piagam PBB berada dalam bahaya menjadi tidak relevan lagi. Kita menyaksikan jumlah konflik tertinggi sejak Perang Dunia Kedua—65 konflik di 35 negara sepanjang tahun lalu. Ini bukanlah jenis dunia yang ingin kita tinggali. Bukan dunia yang kita inginkan untuk anak-anak dan generasi mendatang. Kita ingin mereka hidup di dunia yang dijamin oleh Piagam PBB," kata Dino Patti Djalal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).

Melalui tema 'Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World', forum ini merefleksikan kekhawatiran yang kian membesar bahwa sistem internasional mulai bergeser dari prinsip-prinsip penopang perdamaian dan kerja sama global.

Di tengah tren yang memprihatinkan tersebut, masyarakat sipil di seluruh dunia dinilai memegang peran kunci untuk memutarbalikkan arah (U-turn) dalam urusan dunia—sebuah langkah balik menuju komitmen pada Piagam PBB serta menempatkan kembali pembangunan, keadilan, dan kemanfataan kemanusiaan sebagai pusat dari tata kelola internasional.

Himpun Tokoh Terkemuka

Oleh karena itu, Global Town Hall 2026 menghimpun tokoh-tokoh terkemuka dunia untuk melakukan percakapan jujur dan berorientasi pada solusi. Forum ini menghubungkan kawasan Timur-Barat-Utara-Selatan, serta mengangkat suara warga dan komunitas agar dapat membentuk keputusan di tingkat nasional maupun multilateral.

Menjelaskan tema besar tersebut, Dr. Dino Patti Djalal menekankan pentingnya melakukan putar balik global:

"Inilah mengapa kita membutuhkan U-turn dalam urusan dunia. Kita perlu mengembalikan fokus pembangunan, memulihkan keadilan, dan merebut kembali kemanusiaan di jantung hubungan internasional. Masyarakat ingin hidup dalam perdamaian, bukan ketakutan; mereka ingin hidup dalam rasa hormat, bukan dikelilingi kebencian; mereka menginginkan harapan, bukan putus asa; masa depan yang lebih cerah, bukan masa depan yang kelam; mereka menginginkan kemajuan, bukan kemunduran; mereka menginginkan kesempatan, bukan eksklusi; dan di atas segalanya, mereka menginginkan martabat manusia bagi semua orang, sebagaimana yang dijanjikan oleh para perancang Piagam PBB."

Komitmen Solidaritas dan Keadilan Internasional

Dalam salah satu pidato utamanya (keynote speech), Perdana Menteri Ireland, Y.M. Micheál Martin, memaparkan prinsip-prinsip utama pembangunan internasional, hak asasi manusia, dan solidaritas global:

"Mengatasi tantangan kemiskinan yang terus berlanjut adalah hal yang sangat mendasar. Tanpa fokus yang jelas terhadap kemiskinan, upaya pembangunan berisiko memperkuat ketimpangan global maupun nasional, serta memicu ketidakstabilan dan rasa tidak aman. Pembangunan yang ingin kita dorong haruslah inklusif, tangguh, dan berkelanjutan secara lingkungan, dengan manfaat yang terdistribusi secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Memulihkan kemanusiaan kita berarti membela prinsip-prinsip universal: hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan ruang sipil. Irlandia selalu menegaskan kembali universalitas prinsip-prinsip ini, yang berlaku di seluruh belahan dunia—di Irlandia, di Indonesia, dan sama halnya di Sudan, Myanmar, serta Palestina. Irlandia selalu bersikap tegas mengenai hal ini, dan kami akan terus bertindak dalam solidaritas bersama rakyat Palestina. Sejarah Irlandia sendiri sebagai negara yang terdampak oleh kolonialisme dan kelaparan mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan kerja sama pembangunan. Pembangunan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan untuk masyarakat, melainkan ketika dibangun bersama masyarakat."

 

 

Kredibilitas Sistem Internasional

Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina, Y.M. Dr. Varsen Aghbekian Shanin, mengangkat pertanyaan penting mengenai kredibilitas sistem internasional dalam pidatonya:

"Isu Palestina telah menjadi ujian bagi kredibilitas sistem internasional itu sendiri: apakah hukum internasional benar-benar berlaku universal, apakah keadilan diterapkan secara setara, dan apakah hak-hak bangsa dapat dilindungi ketika berhadapan dengan pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan ilegal, dan impunitas. Selama berdekad-dekad, kami berada di bawah tekanan besar, penderitaan mendalam, dan terus berjuang melawan pendudukan […] Bagi rakyat Palestina, kemerdekaan negara bukanlah aspirasi diplomatik yang abstrak, bukan pula hadiah yang diberikan di akhir proses politik yang tak berkesudahan.”

Rangkaian Sesi Diskusi Tingkat Tinggi

 

Global Town Hall tahun ini menghadirkan serangkaian diskusi tingkat tinggi yang membahas tantangan geopolitik, sosial, dan moral dunia yang paling mendesak, antara lain:

• The State of the World 2026: Preparing for the Next World Order
• Reality Check: How to Live in the Age of Mass Manipulation and Deception
• Green Lights, Red Lines: How Far Should We Let AI Go?
• From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood
• A Renewed North-South Dialogue and Cooperation for the 21st Century: Why It Crashed in the Past and How to Make It Work This Time
• More Ploughshares, Less Swords: Choosing Development and SDGs over Armaments
• No Justice, No Humanity = No Peace
• The United Nations We Need