Prancis Larang Murid Perempuan Pakai Gamis, Sekolah Uji Coba Pakai Seragam Baru

Perdana Menteri Prancis, Gabriel Attal pada pada Agustus 2023, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengatakan pakaian longgar tersebut melanggar prinsip sekularisme nasional.

"Abaya tidak memiliki tempat di sekolah-sekolah kami, tidak lebih dari simbol-simbol agama. Mengatakan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme dan netralitas kami yang paling mendasar. Pilihan ini adalah pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kami dan merupakan penolakan terhadap komunitarianisme," ujarnya pada saat itu.

Larangan penggunaan gamis mendapat perlawanan dari Kelompok Action Rights of Muslims, yang mengajukan banding di Dewan Negara, di pengadilan administratif tertinggi di negara tersebut, namun yang ternyata gagal. Menurut kelompok ini, larangan tersebut berdampak pada murid-murid yang masih berusia 14 tahun.

"Ada orang tua yang kaget dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka merasa didiskriminasi, mereka merasa dikucilkan, mereka tidak mengerti. Mereka merasa terstigma, mereka merasa terkejut. Dan saya, apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah hukum yang mengerikan," kata Direktur Kelompok Action Rights of Muslims, Sihem Zine.

Salah satu contoh kontroversi yang paling terkenal tentang pakaian Islami di sekolah-sekolah Prancis terjadi pada tahun 1989 di kota Creil, sebelah utara Paris. Dalam insiden tersebut, tiga orang siswi dikeluarkan karena menolak melepas jilbab mereka.

Pengusiran tersebut memicu perdebatan media, politik dan sosial selama berbulan-bulan di Prancis, dan argumen serta argumen tandingannya terkenal dengan sebutan "l'affaire du foulard" atau "perselingkuhan jilbab".