PM Thailand Diskors Akibat Percakapan Telepon Bocor: Sebut 'Paman' ke Mantan PM Kamboja

Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan PM Paetongtarn Shinawatra akibat bocornya percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen.

Mahkamah Konstitusi Thailand membuat keputusan mengejutkan pada 1 Juli 2025. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya. Hal ini terkait dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika.

Pemicunya adalah bocornya percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Percakapan yang terjadi pada 15 Juni 2025 itu memicu badai kritik. Sebab, Paetongtarn dianggap melanggar norma politik dan etika yang berlaku.

Awal Mula Skandal: Percakapan Telepon yang Bocor

Dalam percakapan telepon yang bocor itu, Paetongtarn kedapatan menyebut Hun Sen sebagai "paman". Ia juga mengkritik seorang komandan angkatan darat Thailand.

Ucapan ini dianggap tidak pantas. Apalagi, percakapan itu terjadi di tengah sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sengketa itu menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas pada 28 Mei 2025.

"Saya tidak berniat melakukannya untuk kepentingan pribadi. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari kekacauan, menghindari pertempuran, dan menghindari kehilangan nyawa," kata Paetongtarn.

"Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan memahami bahwa saya tidak memiliki niat buruk. Ini yang akan saya fokuskan dan luangkan waktu untuk menjelaskan secara menyeluruh," kata dia, seperti dilansir BBC, Selasa (1/7).

Tindakan Paetongtarn dianggap melanggar etika dan norma politik Thailand. Di negara itu, militer memiliki pengaruh yang kuat. Akibatnya, 36 senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi.

Tuduhan Pelanggaran Etika dan Penangguhan Jabatan

Para senator menuduh Paetongtarn tidak jujur. Mereka menilai ia melanggar standar etika yang diatur dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima petisi tersebut dan memutuskan untuk menangguhkan Paetongtarn.

Penangguhan ini bersifat sementara. Paetongtarn akan diskors selama investigasi berlangsung. Keputusan ini diambil dengan suara 7 banding 2. Paetongtarn sendiri telah meminta maaf.

Ia berdalih bahwa pernyataannya hanyalah taktik negosiasi. Namun, permintaan maaf itu tidak meredakan situasi. Krisis politik di Thailand justru semakin memanas.

Krisis Politik dan Pertarungan Kekuasaan

Penangguhan Paetongtarn memicu krisis politik di Thailand. Koalisi pemerintahan Paetongtarn kini hanya memiliki mayoritas tipis. Sebuah partai kunci menarik diri dari koalisi.

Partai tersebut diperkirakan akan mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Kelompok-kelompok protes juga menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai penjabat sementara.

Selama penyelidikan berlangsung, Suriya akan menjalankan tugas sebagai perdana menteri. Paetongtarn sendiri akan tetap berada di kabinet. Ia akan menjabat sebagai Menteri Kebudayaan setelah perombakan kabinet.

Paetongtarn, 38 tahun, tetap menjadi pemimpin termuda di Thailand dan perempuan kedua yang menjadi PM setelah bibinya, Yingluck Shinawatra.

Investigasi dan Dampak Jangka Panjang

Paetongtarn diberikan waktu 15 hari untuk menanggapi tuduhan tersebut. Hasil investigasi akan menentukan nasib politiknya. Krisis ini menyoroti pertarungan kekuasaan antara dinasti Shinawatra dan kelompok elit yang didukung militer.

Peristiwa ini merupakan bagian dari sejarah panjang konflik politik di Thailand. Dampak dari krisis ini masih belum jelas. Namun, satu hal yang pasti, politik Thailand akan terus bergejolak.