Menkeu Purbaya Tak Mau Urus Utang Kereta Cepat Whoosh: Kan Ada Danantara
Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.
"KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin)," ungkap Purbaya.
Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, bahwa pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.
"Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.
Whoosh Punya Utang Rp116 Triliun
Adapun proyek kereta cepat Whoosh mempunyai utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar menjamin, utang Whoosh tidak akan mengganggu layanan kereta api dalam skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi. Semisal kereta rel listrik (KRL) yang mendapat PSO, sehingga tarifnya lebih rendah dari harga keekonomian.
"Terkait dengan kereta cepat apakah berpengaruh terhadap PSO, saya rasa enggak ya," tegas Arif di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Lantaran, pemerintah tidak menempatkan anggaran untuk operasional kereta cepat Whoosh, yang murni ditangani oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui skema business to business (B2B).
"Kereta cepat ini B2B KCIC, jadi enggak ada sangkut pautnya dengan PSO. Karena kita enggak memberikan subsidi untuk kereta cepat," seru Arif.
Ibarat Bom Waktu
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengungkapkan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh seperti bom waktu. Pihaknya bakal menjalin koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menilik persoalan ini.
Bobby mengakui masih membutuhkan waktu untuk menelisik sederet permasalahan dalam KAI. Salah satunya terkait beban dari megaproyek kereta cepat yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Kami yakin dalam satu minggu ke depan kami dapat memahami segala kendala-kendala permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga yang masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu buat (KAI)," kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.
Bakal Koordinasi dengan Danantara
Hanya saja, dia belum merinci mengenai bom waktu yang disebutnya tadi. Bobby mengaku akan membahas lebih lanjut dengan Danantara. "Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini," tegasnya.
Mengutip paparannya, penyerapan kerugian KAI dari proyek kereta cepat Whoosh pada Semester I-2025 sebesar Rp1,24 triliun. Angka ini lebih rendah dari penyerapan kerugian pada Semester I-2024 dari proyek yang sama sebesar Rp1,81 triliun.
Adapun, usulan restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung jadi salah satu program kunci KAI dibawah kepemimpinan Bobby Rasyidin saat ini.