Merdeka.com - Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak akan berutang untuk membiayai belanja negara. Bahkan Jokowi mengatakan, belanja negara dibiayai dengan uang yang ada tanpa harus mengandalkan utang.

"Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu.

Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang. "Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya kala itu.

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. "Kalau utang ya dibayar."

Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi - JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.

Berikut rincian dan penjelasan utang luar negeri pemerintah:

Utang luar negeri Indonesia Rp 3.940 triliun

Per Januari 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun. Angka utang ini meroket jika dibandingkan posisi per Desember 2014 yang hanya USD 292,6 miliar atau setara dengan Rp 3.860 miliar.

Angka utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia USD 135,7. Sedangkan utang luar negeri swasta sebesar USD 162,9 miliar.

Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi.

Utang luar negeri pemerintah tembus Rp 1.710 triliun

Utang luar negeri pemerintah Jokowi - JK per Januari 2015 mencapai USD 129,7 miliar atau setara dengan Rp 1.710 triliun. Angka utang pemerintah ini naik USD 5,9 miliar atau setara dengan Rp 78 triliun jika dibandingkan Desember tahun lalu yang hanya USD 123,8 miliar atau Rp 1.632 triliun.

Jika melihat selama 5 bulan pemerintahan Jokowi - JK, data utang pemerintah ini berjalan naik turun. Per November 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat USD 127,3 miliar. Utang sempat turun di Desember menjadi USD 123,8 miliar namun kembali naik menjadi USD 129,7 miliar per Januari.

Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut meningkatnya utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh penerbitan Global Bond Pemerintah sebesar USD 4,0 miliar.

Utang swasta tumbuh melambat

Utang luar negeri swasta tumbuh melambat di Januari 2015 ini. Utang luar negeri swasta tercatat USD 162,9 miliar dan hanya naik tipis dibanding Desember tahun lalu yaitu USD 162,8.

Kalau melihat data selama pemerintahan Jokowi - JK, utang luar negeri swasta naik tipis cenderung stagnan. Utang luar negeri swasta di November 2014 tercatat USD 160,9 miliar. Kemudian utang naik di Desember menjadi USD 162,8 miliar. Per Januari 2014, utang swasta hanya naik tipis menjadi USD 162,9 miliar.

Singapura pemberi utang terbesar ke Indonesia

Per Januari 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun. Berbagai sumber utang mulai dari negara, organisasi internasional dan lainnya.

Dari sisi negara, Singapura masih menjadi donatur terbesar pemberi utang luar negeri ke Indonesia. Per Januari 2014, utang luar negeri Indonesia ke Singapura mencapai USD 60,2 miliar. Angka ini naik dari Desember tahun lalu yang hanya USD 60 miliar. Jika dibandingkan November 2014 saat Jokowi - JK mulai memimpin, utang ke Singapura naik tajam di mana hanya USD 57,8 miliar.

Negara terbesar kedua pemberi utang ke Indonesia adalah Belanda dengan total utang mencapai USD 11,7 miliar. Kemudian negara ketiga adalah Amerika dengan total utang USD 11,2 miliar. Setidaknya ada 20 negara yang memberi utang ke Indonesia seperti Jepang, Jerman, Spanyol dan lain sebagainya hingga total utang dari negara ini mencapai USD 176,4 miliar.

Dari sisi organisasi internasional, IBRD menjadi pemberi utang terbesar ke Indonesia mencapai USD 12,2 miliar. Kemudian disusul oleh ADB sebesar USD 8,6 miliar dan IMF sebesar USD 2,7 miliar. Setidaknya ada 8 organisasi internasional yang memberi utang ke Indonesia dengan total USD 26,2 miliar.

Pemberi utang selanjutnya adalah lainnya sebesar USD 96,0 miliar. Jika ketiga sumber ini dijumlahkan maka total utang luar negeri ke Indonesia adalah USD 298,6 miliar.

Sektor keuangan pengguna terbesar utang luar negeri

Dari total utang luar negeri Indonesia USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan pengguna terbanyak. Salah satu sektor ekonomi ini mempunyai utang sebesar USD 140 miliar. Sektor selanjutnya pengguna utang luar negeri adalah industri pengolahan dengan total utang USD 33 miliar. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar USD 27 miliar.

Sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai utang luar negeri sebesar USD 22,7 miliar. Selanjutnya sektor jasa sebesar USD 18,6 miliar. Kemudian sektor pengangkutan sebesar USD 13,5 miliar dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar USD 9,7 miliar. Sedangkan sektor pertanian hanya mempunyai utang luar negeri sebesar USD 9,5 miliar dan sektor lainnya USD 14,8 miliar.