Realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menembus Rp134,2 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut mencakup alokasi belanja selama delapan bulan pertama pelaksanaan APBN 2026.
"Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9).
Hingga Agustus 2026, program ini tercatat menyasar 57 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh pembenahan internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah berlangsung, sekaligus terus memperkuat koordinasi antar-instansi.
"Kami melihat bahwa program MBG ini, saat ini, semakin tepat sasaran didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir," kata Suahasil.
Kemenkeu mencatat beberapa poin kunci dalam reformasi BGN. Pertama, kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG guna menjamin standar keamanan pangan. SPPG yang belum berlisensi SLHS akan ditutup, namun pelayanan bagi para penerima manfaat dipastikan tetap berjalan.
Kedua, prioritas penataan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki angka stunting tinggi. Layanan SPPG di kawasan ini difokuskan untuk kelompok santri serta 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Advertisement
Prioritas Selanjutnya
Ketiga, pengalihan penetapan target penerima manfaat langsung di bawah kendali BGN agar penyaluran bantuan makanan ini berjalan lebih optimal.
"Kami menyambut baik reformasi di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran. Uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan," ucap Suahasil.
Sebagai bentuk penajaman sasaran (refocusing), BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG. Alokasinya kemudian dialihkan kepada kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan, termasuk warga di kawasan 3T.
Kepala BGN Sudaryono menerangkan bahwa deretan sekolah yang dihapus dari daftar penerima tersebut mencakup sekolah internasional hingga sekolah swasta kelas atas. Langkah ini diambil agar penyaluran program MBG bisa benar-benar menyasar kelompok yang tepat.