Purbaya Gunakan AI untuk Kejar Pendapatan Pajak

Menkeu Purbaya siapkan AI di LNSW untuk mendeteksi potensi penerimaan dan kekurangan pajak perusahaan. Ia juga membidik perdagangan emas ilegal.

Arthur Gideon
Oleh Arthur Gideon - Reporter
Purbaya Gunakan AI untuk Kejar Pendapatan Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantornya, Jumat (27/3/2026). Purbaya memastikan ekonomi Indonesia masih baik. (Liputan6.com/Gagas)

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengendus potensi penerimaan negara yang belum tergali, termasuk mengidentifikasi perusahaan yang diduga masih kurang bayar pajak.

Teknologi ini akan diterapkan di Lembaga National Single Window (LNSW) dengan mengintegrasikan beragam data agar pemeriksaan oleh analis dapat dilakukan lebih mendalam.

Purbaya menekankan pentingnya integrasi data karena pengolahan informasi secara manual kian sulit seiring membesarnya volume data.

"Kami kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga. Untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem," kata Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (10/9/2026).

Ke depan, sistem akan dikembangkan agar mampu mendeteksi potensi kekurangan pembayaran pajak hingga tingkat perusahaan. Data yang dihimpun akan dicocokkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dan dapat ditelusuri hingga beberapa tahun sebelumnya. Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan, pemerintah dapat meminta otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terkait.

Purbaya Kejar Potensi Penerimaan dari Perdagangan Emas

Selain fokus pada kekurangan pembayaran pajak, Purbaya menyebut AI juga akan dimanfaatkan untuk mengejar potensi penerimaan negara dari perdagangan emas ilegal.

Ia menjelaskan, analisis data dapat menelusuri pihak yang melakukan pembelian emas yang tidak tercatat, termasuk yang bersumber dari pertambangan tanpa izin (PETI).

"Itu akan ketahuan nanti belakangnya siapa yang melakukan pembelian nggak tercatat atau beli barang dari PETI. Itu akan kami kejar. Pendapatan yang belum masuk ke negara akan kami kejar," ujarnya menambahkan.

Purbaya belum merinci besaran potensi penerimaan yang bisa dihimpun dari langkah tersebut. Namun, ia menyebut pemerintah telah mengantongi data 10 besar pemain dalam perdagangan emas ilegal yang berpotensi ditindaklanjuti.

"Nanti kalau sudah kelihatan nama PT-PT, kami kejar. Saya akan minta orang pajak periksa perusahaan itu, belinya dari mana, ke belakangnya bisa ditelusuri. Kalau belum bayar pajak, langsung bayar pajak. Itu namanya ekstensifikasi, dalam pengertian, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dengan analisa data," katanya pula.

Pemerintah berharap pemanfaatan AI dan integrasi data tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak sekaligus menemukan sumber penerimaan yang belum optimal.

Rekomendasi