Purbaya Siapkan Rp7 Triliun untuk Benahi Data Desil DTSEN

Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tambahan dana ini diberikan menyusul permintaan BPS agar proses pendataan berjalan lebih baik.

Ia menegaskan pembenahan DTSEN menjadi krusial karena data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Purbaya menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2026).

"Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, dengan macam-macam. Jadi, mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2026).

Purbaya memperkirakan akurasi DTSEN akan meningkat pada tahun depan. Ia tetap mengingatkan, dalam survei, potensi kesalahan kecil bisa terjadi.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," kata Purbaya.

Pembatasan Pertalite Disiapkan Bertahap

Pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat dalam desil 9 dan 10. Purbaya menyebut implementasinya akan mempertimbangkan dinamika ekonomi, kondisi masyarakat, serta kesiapan data yang digunakan.

"Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan Pertalite masih dalam tahap pembahasan. Sampai ada keputusan baru, distribusi Pertalite tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.

Purbaya Siapkan Mekanisme Jika Ada Salah Desil

Purbaya mengakui kesalahan dalam proses pendataan tetap mungkin terjadi. Pemerintah, menurutnya, akan membuka ruang penanganan individual untuk kasus ketidaksesuaian data desil.

"Tapi kalau yang gitu (salah data desil), pasti nggak semuanya kan. Beberapa orang. Kalau ada masalah, misalnya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan tangani kasusnya satu per satu," jelas Menkeu.

Langkah ini dipersiapkan sembari menunggu pemutakhiran DTSEN berikutnya, sehingga kebijakan berbasis kelompok kesejahteraan dapat dijalankan lebih presisi.

Desil DTSEN Ditentukan dari Banyak Indikator

BPS menjelaskan, posisi desil dalam DTSEN tidak hanya ditentukan oleh penghasilan keluarga. Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi.

Indikator yang diperhitungkan antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

Seluruh informasi tersebut diproses bersama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Posisi desil bisa berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga bergeser, atau posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain mengalami perubahan. Karena itu, pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara berkala.

Bagi pemerintah, akurasi data menjadi penting karena DTSEN berpotensi menjadi dasar berbagai program dan kebijakan, termasuk subsidi energi. Dengan anggaran hampir Rp 7 triliun untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi, pemerintah berharap kualitas data BPS pada 2027 lebih baik sehingga kebijakan yang menggunakan data tersebut kian tepat sasaran.