BSSN Raih WTP, BPK Minta Aset dan Pembayaran Dibenahi

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2025. BSSN bahkan tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga tercepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK.

Capaian itu dinilai menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN 2025 kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat.

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab," ujar Nyoman, Selasa (11/8/2026). 

Meski meraih WTP, BPK masih menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki, antara lain penataan dan pemanfaatan aset tetap serta pengelolaan aset tidak berwujud.

BPK juga menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja barang dan modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan inventarisasi aset secara menyeluruh, optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak, serta penyetoran kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan.

 

WTP Bukan Tujuan Akhir

Nyoman menegaskan opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik," katanya.

BPK juga mendorong BSSN memperkuat tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengembangan Government 5.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor.

Nyoman berharap berbagai capaian tersebut dapat menjadi dasar untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara.