Menko Mahfud: Modal Asabri Turun Rp17,6 T dalam 1 Tahun

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, membuka fakta baru mengenai PT Asabri. Dia menyebut dalam satu tahun modal perusahaan tersebut turun sebesar Rp17,6 triliun.

"Saya tidak bilang tidak ada (korupsi). Saya bilang, modalnya Asabri itu dalam 1 tahun turun Rp17,6 atau Rp17,4 triliun," ujar Menko Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Menko Mahfud melanjutkan, walau terdapat pengurangan modal, pembayaran pensiun prajurit TNI dan Polisi tidak akan mengalami keterlambatan. Sebab, perusahaan pelat merah tersebut masih punya likuiditas yang cukup.

"Prajurit, tentara, TNI dan Polisi jangan khawatir, karena uangnya tidak habis. Ini likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," paparnya.

Dia menambahkan, polisi akan mengusut tuntas dugaan kasus di Asabri tersebut. Hasilnya akan diumumkan jika sudah mendapat titik terang. "Tapi yang turun ini sekarang sedang diselidiki oleh polisi," tandasnya.

Pelaku Dipastikan Tidak Akan Bisa Mengelak

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku sedih dengan adanya dugaan penyelewengan dana PT Asabri (Persero) senilai Rp10 triliun. Sebagai jenderal purnawirawan, dia meyakini dana pensiun prajurit tetap aman.

"Uang prajurit aman, tapi kita sedih melihat ini," kata Menko Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1).

Namun demikian, Menko Luhut menyarankan pengelola Asabri dilakoni oleh kaum profesional. Hal ini sekaligus mematahkan jika Asabri hanya bisa diisi oleh tentara.

"Jadi diisi sama orang ngerti atau TNI juga bisa tapi harus yang profesional, kan banyak, seperti saya kan juga ngerti uang. Jadi jangan yang tidak ngertilah, supaya tidak dibodohi sama yang ngerti. Nanti sahamnya bisa digoreng-goreng," sambungnya.

Sebab kata Menko Luhut, data saham sudah bisa dilihat kapan saham itu dimainkan. Meski sudah membantah namun jejak yang dilakukan sudah tercatat. Hal ini pun sudah diperintahkan presiden untuk segera diselesaikan.

"Jadi saya pikir tidak akan bisa lari. Bilang saya tidak ada korupsi, tapi kau main goreng-goreng saham. Pasti akan kena semua," tutup Menko Luhut.