Budi Karya Sumadi mengaku mendapat misi khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat didaulat menggantikan Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan. Dia diminta melakukan deregulasi besar-besaran dan membuat model bisnis yang baru, baik untuk satu moda ataupun moda transportasi yang berkombinasi.
"Ini adalah suatu cara-cara kita untuk menyelesaikan, di satu sisi kita ingin membuat konsep ini lebih friendly, tapi di sisi lain kita membuat model yang real," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7).
Selain itu, Jokowi juga mengamanatkan kepadanya agar ada upaya baru yang berkaitan dengan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Caranya adalah melibatkan swasta sebanyak mungkin, dan menggunakan swasta sebagai stimulus. Urutannya adalah swasta, BUMN, baru APBN," jelas Budi.
Dengan begitu, anggaran Kemenhub sebesar Rp 1 triliun dari APBN tidak hanya bisa digunakan untuk satu proyek saja. "Karena stimulus dan combine dengan swasta bisa menjadi lebih banyak," imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga memberikan arahan agar Kemenhub dapat memperkuat konektivitas yang berkaitan dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan disparitas harga.
"Oleh karenanya kita diminta untuk mendeliver konektivitas ini dengan yang lain. Ada yang pariwisata, pangan, keterjangkauan," tutup dia