Rencana pengurangan satu juta PNS, Menteri Yuddy ikut arahan Jokowi

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi kembali bicara terkait rencana rasionalisasi atau pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Yuddy, kebijakan ini ke depannya bakal dijalankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pihaknya bakal mengeluarkan skema yang progresif dalam mencapai rasio pegawai yang ideal.

"Arahan bapak presiden akan kita ikuti, selain itu kami juga akan menyampaikan rencana skenario kebijakan dalam rangka percepatan ‎kepegawaian. Kalau yang disampaikan pak presiden kan yang moderatnya berjalan secara alamiah, dalam 5 tahun ke depan, kalau setiap tahunnya pensiun 120 ribu berarti 2014-2019 hampir 600 ribu. Tepatnya 520 ribu dengan rata-rata 120 ribu pensiun setahun," kata Yuddy di kantornya, Jakarta, (8/6).

Mengurangi jumlah PNS, Yuddy akan memberlakukan kebijakan moratorium dalam menerima pegawai baru nantinya. Selain itu dari KemenPAN-RB menyampaikan usulan program pensiun dini dalam waktu tiga tahun ke depan.

"Dengan kebijakan moratorium, yang masuk enggak boleh lebih separuhnya, pak presiden mengambil ancer-ancer 60 ribu kan begitu. Nah ini skenario rasionalisasi yang moderat. Kementerian PAN-RB juga akan menyampaikan skenario yang progresifnya. Skenario yang progresif tetap disampaikan keputusan terakhir di tangan presiden," tuturnya.

"Yang moderat kan sudah pasti. Diikuti alamiah itu yang keluar jauh lebih banyak dari pada yang masuk. Artinya apa pola seleksinya akan lebih ketat. Yang progresif kami akan menyampaikan usulan rencana kebijakan itu dengan program pensiun dini dalam rangka mencapai rasio pegawai yang ideal dalam waktu yang relatif pendek, 3 tahun ke depan," tutupnya.

Sebelumnya, Yuddy juga telah menjelaskan mengenai rencana rasionalisasi hingga satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di tingkat nasional. Sementara itu, ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen.

Melihat fakta ini, Yuddy mengatakan, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.

"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar," kata Yuddy seperti ditulis situs Setkab, Selasa (7/6).

Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.

"Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy.