Rasionalisasi PNS

"Kita bukan membuang tapi sedikit demi sedikit kita benahi, kita bina dan kita didik supaya punya keahlian."

"Sebenarnya rasionalisasi sudah berjalan secara otomatis," kata Asman Abnur.

"PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik."

Pemda dengan anggaran belanja pegawai di atas 50 persen dilarang merekrut PNS baru.

Salah satu langkah rasionalisasi yang diambil ialah dengan menawarkan pensiun dini.

"Arahan bapak presiden akan kita ikuti, selain itu kami juga akan menyampaikan rencana skenario."

"Tidak mungkin kita mempertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah," tegas Yuddy.

"Presiden sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut," ujar Pramono Anung.

"Ini agar bisa lebih mandiri dan produktif pada bidang lain yang lebih cocok bila tidak menjadi PNS lagi."

"Ruang lingkup pemetaan meliputi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (K3) PNS."

PNS tak dipangkas tapi lewat mekanisme dan dipetakan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

"Presiden sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut," ucap Pramono.

Menteri Yuddy diminta menjelaskan detail rencana itu agar tidak membuat persoalan.

Kebijakan itu akan menimbulkan pengangguran baru.

Menurut Yuddy, rasionalisasi atau pengurangan jumlah PNS harus dilakukan untuk menekan belanja pemerintah.

"Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan," kata Luthfi.

Menkeu Bambang masih merahasiakan jumlah pesangon yang didapat PNS.