Kemenpan

PPPK Paruh Waktu diangkat bertahap jadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Setelah itu mereka berhak ikut seleksi CPNS 2027. Ini alur resminya.

Azwar Anas mengingatkan, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati waktu libur panjang, Azwar Anas berharap Iduladha 2023 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kementerian PAN-RB telah menyetujui usulan penyesuaian tukin dari Kemenag.

Secara umum karena PPPK adalah bagian dari aparatur sipil negara atau ASN, dasar hukum yang mengatur disiplin pun sama.

Salah satu yang jadi perhatian adalah untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi ini, dia yakin bisa meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Menpan Anas masih belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji bisa diterapkan pada 2024 mendatang. Namun, dia mengaku tetap optimistis, mengingat perhatian Jokowi pada penguatan SDM, termasuk di lingkungan ASN.

Pemerintah kembali membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Rencananya tahun ini akan ada 1,03 juta formasi CPNS yang dibuka dalam waktu dekat.

Anas menjelaskan, perbedaan tukin ini terjadi karena aturan yang digunakan saat ini. Salah satunya berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing wilayah. Jika format tukin ini terus digunakan, dia khawatir pendapatan daerah akan habis untuk gaji.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sendiri tengah melakukan pendataan dan validasi mengenai formasi yang akan dibuka pada pendaftaran seleksi CPNS.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Iswinarto Setiaji menyampaikan bahwa ada penetapan jadwal terbaru yang dilakukan, mengingat masih ada beberapa Instansi yang belum selesai mengisi DRH.

Azwar membeberkan per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi.

Wali Kota Eri mengungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer atau Non-ASN harus sudah dihapus per tanggal 28 November 2023.

Menteri Anas menegaskan kepada seluruh PNS agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat pasca-libur Idulfitri ini.

Pasca libur lebaran 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas langsung membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau kepada instansi pemerintah untuk menunda menggelar kegiatan halal bihalal pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 H.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan tenaga honorer atau atau non-ASN di jajaran pemerintahan akan dilakukan dengan sejumlah prinsip, guna menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN.

Menurut Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 pada tanggal 28 November 2023 adalah hari terakhir dan lagi tidak ada non-ASN.

Azwar Anas menjelaskan, KemenPANRB memiliki target MPP Digital rampung pada bulan Mei di dua puluhan kabupaten/kota.

Azwar mengatakan, Kemenpan RB melakukan komunikasi intens dengan beberapa organisasi pemerintah. Komunikasi ini untuk mencari jalan keluar atas nasib tenaga honorer.