PPPK Paruh Waktu Naik Status Bertahap Mulai 1 Januari 2027, Ini Jalur untuk Jadi PNS

Pemerintah memastikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu akan dimulai secara bertahap pada 1 Januari 2027.

Setelah berstatus penuh waktu, para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS yang dibuka pada 2027. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan final pemerintah dan pimpinan DPR guna menata kepegawaian lintas kementerian dan daerah.

Mengutip siaran pers Kementerian PAN-RB, Selasa (10/11/2026), proses pengangkatan dilakukan bertahap sesuai kesiapan anggaran, validasi data, serta regulasi di tiap instansi. Selama masa transisi, pegawai paruh waktu tetap bertugas di unit kerja masing-masing.

Dalam skema penataan ini, sejumlah profesi PPPK Paruh Waktu akan dialihkan menjadi pegawai kementerian pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disiapkan.

• Guru

  Dialihkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama.

• Tenaga Kesehatan (Nakes)

  Dialihkan ke Kementerian Kesehatan.

• Damkar & Satpol PP

  Dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Adapun profesi lain seperti dosen, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana tetap diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu di instansi asal masing-masing, baik pusat maupun daerah.

Alur Menuju CPNS 2027

Pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu tidak serta-merta mengubah status pegawai menjadi PNS. Mekanisme menjadi PNS tetap mengacu pada prinsip merit system melalui tes resmi.

PPPK Penuh Waktu memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mendaftar seleksi CPNS mulai 2027. Skema dua tahap ini diharapkan memberi kepastian status hukum sekaligus peluang karier yang adil bagi seluruh pegawai.

Sebelumnya, pemerintah bersama pimpinan DPR menyepakati sejumlah keputusan lintas kementerian, antara lain perpanjangan kontrak guru dan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN serta pembukaan rekrutmen CPNS.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar rapat intensif lintas sektor untuk mengurai berbagai persoalan kepegawaian yang masuk ke DPR maupun pemerintah.

"Setelah beberapa kali mengadakan rapat antarkementerian yang difasilitasi pimpinan DPR, pagi ini kami memfinalisasi berbagai persoalan kepegawaian," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (6/11/2026).

Ia mengakui pembahasan membutuhkan waktu karena persoalan kepegawaian saling terkait dan melibatkan banyak sektor. Namun, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati langkah konkret untuk memberikan kepastian status bagi para pegawai.