Alasan Anggota DPR Bentangkan Tulisan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'

Anggota DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” usai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Tulisan itu dia perlihatkan kepada awak media saat keluar dari ruang sidang bersama sejumlah anggota dewan lain.

Yanuar menyebut aksinya tersebut diniatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” kata Yanuar.

Menurut dia, desakan mundur terhadap Gibran juga muncul dari konstituen di daerah pemilihannya, Banyumas–Cilacap, Jawa Tengah. Saat reses, dia mengaku menanyakan langsung soal kelanjutan jabatan Gibran kepada warga.

“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan,” ujarnya.

Dorongan HMP Terkait Gibran Rakabuming Raka

Selain membentangkan kertas, Yanuar mengaku telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR terkait Gibran. Usulan itu, sebutnya, sudah diserahkan kepada pimpinan DPR agar diproses lebih lanjut.

“Saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami,” katanya.

Dia menyebut sedikitnya 11 anggota DPR dari PKS telah memberikan tanda tangan dan dirinya menjadi penanda tangan ke-12.

Yanuar menambahkan, komunikasi mengenai usulan HMP telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR.

“Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini,” tuturnya.

Menyoal Kewenangan Konstitusional DPR

Yanuar menegaskan, inisiatif tersebut bukan semata agenda PKS, melainkan berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR dari seluruh fraksi.

Dia menyinggung Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. Menurutnya, setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik, keduanya telah memasuki ranah pemerintahan yang berada dalam pengawasan DPR.

Karena itu, Yanuar menilai DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut.

Meski demikian, dia menyerahkan kelanjutan usulan HMP kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

“Ya, pimpinan namanya aspirasi, ya. Ya, pimpinan akan merapatkan tentunya, akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi,” ucapnya.

Yanuar mengaku belum mengetahui kapan pimpinan DPR akan memberikan keputusan soal kelanjutan usulan tersebut. “Mudah-mudahan secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya,” pungkasnya.