Polri Mulai Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Sidang etik Polri terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026).

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia belum merinci teknis persidangan, termasuk pihak yang bertindak sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Namun, Johnny menyebut proses akan berjalan berjenjang.

"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta)," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) undang-undang yang sama, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Kasus Penyadapan Prabowo di Balik Sidang Etik Polri

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menyeret empat jenderal polisi. Bareskrim Polri menetapkan status tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Ahrie Sonta yang menjabat Kadivkum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Awal terungkapnya dugaan penyadapan bermula dari laporan internal. "Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, yang diduga menjadi target adalah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian diduga disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

Komjen Asep menyebut adanya upaya penghapusan jejak. "Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak.

Setelah menerima laporan, penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Barang bukti yang disita antara lain 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.