Kompolnas Desak Polri Buka Nama Target Penyadapan, Minta Penjelasan Berkala

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong kepolisian membuka secara transparan penanganan kasus dugaan penyadapan yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga orang lainnya.

Kompolnas juga meminta Polri mengungkap siapa saja pihak yang menjadi target penyadapan karena banyak informasi beredar di publik yang belum terkonfirmasi.

Komisioner Kompolnas Chairul Anam menekankan pentingnya proses yang terbuka agar publik mendapat kepastian informasi terkait perkara ini.

"Saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," kata Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," sambung Anam.

Anam menyoroti banyaknya nama tokoh publik yang disebut terkait kasus ini, namun kebenarannya belum jelas. Ia berharap kepolisian dapat menjelaskan secara terperinci pihak-pihak yang menjadi target penyadapan.

Menurut Anam, penjelasan komprehensif perlu disampaikan oleh Mabes Polri agar ragam informasi yang beredar di masyarakat dapat dipastikan akurasinya.

"Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar," ucapnya.

Anam menyebut transparansi merupakan tanggung jawab Mabes Polri. Ia meyakini Polri mampu menangani perkara secara transparan, akuntabel, dan objektif. Karena itu, ia menegaskan perlunya penyampaian informasi secara berkala terkait tahapan penanganan maupun substansi kasus.

"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik," ujar Anam.