Rapat Evaluasi Bencana Sumatra, Ini Rencana Pemulihan Hingga 2028

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana selama satu tahun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Agenda rapat mencakup pembahasan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rapat juga meninjau kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dibentuk Presiden.

"Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito menjelaskan, bencana pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi. Kerusakan juga meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 tempat ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.

"Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih," ungkap Mendagri.

Sejak awal penanganan, Presiden memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp 12,34 triliun. Dukungan itu terdiri dari bantuan belanja tidak terduga Rp 268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp 10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp 1,4 triliun.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," jelas Tito.

11.520 Program Pemulihan Bencana Sumatra, Anggaran Rp 100,67 Triliun

Pemerintah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan. Program tersebut meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, pemulihan sekolah dan rumah, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Kebutuhan anggaran untuk tiga tahun diperkirakan sekitar Rp 100,67 triliun.

"Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian," ujar Tito.

Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah terdampak, 4.823 unit sudah kembali menggunakan sekolah asal, sementara 99 lainnya masih menjalankan pembelajaran di kelas darurat.

Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah kembali 100 persen fungsional. Adapun perbaikan infrastruktur daerah masih berjalan bertahap.

Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara mencapai 99,84 persen atau 20.803 unit. Pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.

"Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu," pungkas Tito.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan bertahap hingga 2028.