Presiden Jokowi sebut butuh kemampuan IT mumpuni guna majukan bangsa

Kemudahan yang ditawarkan melalui sistem IT akan menentukan pemenang persaingan.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura- Reporter
Presiden Jokowi sebut butuh kemampuan IT mumpuni guna majukan bangsa
jokowi serahkan spt pajak tahunan. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengarahan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam Rapat Pimpinan III Direktorat Jenderal Pajak. Dia mengapresiasi banyaknya pegawai Ditjen Pajak yang ahli dalam sistem IT, sehingga mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM).Menurutnya, pengembangan sistem IT saat ini sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Sehingga dengan banyaknya pegawai Ditjen Pajak yang ahli dalam sistem IT, diyakini mampu merealisasikan target penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak."Saya senang karena saya mendapat data dari total 37.900 pegawai ada 18.900 pegawai yang muda-muda umur 26-40 ini jago IT semua. Artinya untuk membangun sistem IT yang betul-betul sempurna dan bisa melayani dan bisa mengontrol arus barang dan lain-lain kita punya kemampuan yang besar," kata Presiden Jokowi di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (29/3).Hal ini mengingat setiap negara tengah berkompetisi merebut arus uang dan modal untuk masuk ke negaranya masing-masing. Kemudahan yang ditawarkan melalui sistem IT akan menentukan pemenang persaingan."Ke depan IT dan SDM pegang peranan penting sehingga pimpinan Ditjen Pajak harus bisa menggarap sistem itu," imbuhnya.Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya tengah memperbaiki kapasitas seluruh pegawai Ditjen Pajak, baik dalam sistem IT maupun kualitas SDM. Sehingga sinergi dari seluruh stakeholder dari instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai hal itu."Yang paling penting dalam pengumpulan pajak adalah data. Tanpa data sangat sulit bagi Ditjen Pajak kumpulkan pajak dengan jumlah akurat atau sesuai sebenarnya. Karena itu kami mohon kepada Presiden selaku kepala negara memberi dukungan ke Ditjen Pajak terutama untuk akses data dari berbagai pihak," jelas Bambang di tempat yang sama.

Rekomendasi