Jokowi ingin ada bandara di megaproyek tanggul laut raksasa

Letaknya diantara 17 pulau di Kepulauan Seribu yang dilewati megaproyek bendungan raksasa itu.

Oleh Bimo Pratomo - Reporter

Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan ada pembangunan bandara di jalur megaproyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Berdasarkan rencana induk Kementerian Perhubungan, tidak ada pembangunan bandara dalam megaproyek bendungan raksasa itu.

"Pak Jokowi ingin ada airport di situ, letaknya diantara 17 pulau atau di sisi timur Kepulauan Seribu. Itu akan dilihat kelayakannya seperti apa. Toh keputusannya di pemerintah baru," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna, saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).

Dedy menilai megaproyek ini lebih menarik investor swasta ketimbang Jembatan Selat Sunda. "Coba Tomy Winata (konglomerat Grup Artha Graha) ini masuk, masak di Jembatan Selat Sunda saja berani, ini enggak," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang melintasi tiga provinsi-- DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten-- membutuhkan dana sebesar Rp 600 triliun. Rencananya, megaproyek tersebut bakal dibangun dalam tiga tahap mulai 2014 hingga 2022.

Pemerintah kemungkinan akan mengambil bagian lebih besar dalam proyek giant sea wall tahap I. Itu terdiri dari revitalisasi pompa air yang rusak, penguatan tanggul utama sepanjang 23-30 kilometer, dan normalisasi sungai serta waduk.

"Pemerintah harus dorong di awal bangun sedikit-sedikit dulu, terutama tanggul A di pesisir utara, bersamaan nanti ditenderkan," kata Dedy.

Menurutnya, Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum bisa melakukan tender proyak tahap I tersebut pada Maret-Mei 2014. Biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tahap I tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

Pihak swasta baru bisa masuk dalam proyek giant sea wall tahap II lantaran lebih menguntungkan. Mengingat, pemerintah akan mereklamasi lahan pantai seluas 5.500 hektare dan membangun kota baru diatasnya. Biaya reklamasi diperkirakan mencapai Rp 220 triliun.

"Jadi tidak sekadar tanggul, ini akan jadi kota baru. Kalau di Malaysia seperti pembangunan ibu kota baru Putrajaya," ungkap Dedy.

Diharapkan, kawasan baru tersebut sudah terbangun pada 2020 dan bisa menampung 1,8 juta penduduk serta menyerap 2,6 juta pekerja.