LIVE

PNS Bolos 10 Tahun Terancam Dipecat dan Harus Kembalikan Gaji yang Diterima

Ditemukan enam orang pegawai ASN yang sudah lebih dari 2 tahun tidak masuk kerja, bahkan satu di antaranya sudah 10 tahun.

rini widyantini
PNS Bolos 10 Tahun Terancam Dipecat dan Harus Kembalikan Gaji yang Diterima
PNS Bolos 10 Tahun Terancam Dipecat dan Harus Kembalikan Gaji yang Diterima (merdeka.com)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini buka suara perihal adanya laporan enam aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yang tidak pernah masuk kerja bertahun-tahun tapi tetap menerima gaji. 

Kasus ini terungkap pasca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih menggelar sidak kehadiran PNS di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kelurahan. 

Hasilnya, ditemukan enam orang pegawai ASN yang sudah lebih dari 2 tahun tidak masuk kerja, bahkan satu di antaranya sudah 10 tahun.

Dalam kasus ini, Rini mencurigai pejabat pembina kepegawaian (PPK) setempat yang memegang data kepegawaian di instansinya bekerja. Sebab, proses pengajuan gaji pastinya turut memasukan nama dari ASN bersangkutan. 

"Nah itu mesti dicek ketika dia mengajukan anggarannya, kan pasti ada nama dan sebagainya. Nah ini mungkin mereka tetap memasukkan nama orang-orang yang tidak masuk itu untuk menerima gaji," ungkapnya di Jakarta, dikutip Selasa (6/5).

"Ini memang nanti si PPK-nya harus dilakukan pengecekan. Tadi saya sudah minta Kepala BKN untuk melakukan pengecekan," Rini menegaskan. 

Menurut dia, akar masalahnya tentu berasal dari PPK. Pasalnya, pejabat pembina kepegawaian punya kewajiban untuk memastikan kinerja dan kedisiplinan dari PNS di instansinya. 

"Karena ini bukan orang yang meninggal ya, dia orangnya masih hidup kan. Nah itu sebenarnya secara sistem tentunya masih ada di dalam sistem di tempatnya BKN berdasarkan data yang diberikan dari instansinya," imbuhnya. 

Diminta Kembalikan Gaji

Bicara soal sanksi, Rini memastikan PNS yang bolos bertahun-tahun bakal diminta untuk mengembalikan gaji yang sudah didapatnya. Tak hanya itu, pegawai bersangkutan juga terancam kena sanksi pemecatan.

"Sanksinya, orang tersebut harus mengembalikan. Dia juga bisa diberhentikan karena sudah tidak masuk. Itu kan sudah pelanggaran berat kategorinya, bisa diberhentikan. Bahkan satu bulan berturut-turut tidak masuk saja sudah kena sanksi berat," serunya. 

Bukan hanya ASN terkait, PPK yang membawahinya pun bakal terkena hukuman. "Semuanya kena sanksi karena itu pembiaran kan," kata Rini. 

Berkaca pada kasus ini, Menteri PAN-RB lantas meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menelusuri potensi adanya pelanggaran serupa di instansi lain. 

"Nanti saya sudah koordinasi dengan Kepala BKN untuk juga melakukan penelusuran, untuk penyesuaian data antara yang data di instansinya dengan di data di BKN," pungkas Rini. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Starting XI Final Liga Champions PSG vs Arsenal: 2 Pilar Les Parisiens Starter

{{caption}}
Susunan Pemain PSG vs Arsenal di Final Liga Champions: Meriam London Rombak Tim

{{caption}}
Link Live Streaming Final Liga Champions PSG vs Arsenal di Vidio

{{caption}}
Tempat Menonton PSG vs Arsenal, Sabtu 30 Mei 2026 Pukul 23.00 WIB

{{caption}}
Ketua Komisi II DPR jadi Penasihat Khusus Kerja Sama Indonesia-China, Ini Misinya

{{caption}}
Razia Diskotek di Labuhanbatu, Polisi Temukan Pil Ekstasi Logo Minion

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Nabire Hentikan Gaji ASN Nabire Dihentikan untuk 161 Pegawai Tak Disiplin

Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembayaran Gaji ASN Nabire Dihentikan untuk 161 aparatur sipil negara. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya penegakan disiplin dan perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemk

Gaji ASN Nabire Dihentikan
{{caption}}
Selingkuh dan Bolos Kerja Berminggu-minggu, Tiga ASN di Palembang Dipecat

Pemecatan dilakukan melalui pemeriksaan oleh Inspektorat dan Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin.

ASN Dipecat
{{caption}}
Kejaksaan Tahan 4 ASN Aceh Barat Terkait Korupsi Insentif Pajak, Pemkab Hormati Proses Hukum

Kejaksaan Negeri Aceh Barat menahan empat ASN aktif dan satu pensiunan terkait dugaan korupsi insentif pajak daerah. Pemkab Aceh Barat menghormati proses hukum penahanan ASN ini dan meminta semua pihak bersabar.

Aceh Barat
{{caption}}
Fakta Unik: 45 Honorer Satpol PP Rejang Lebong Dirumahkan, Ternyata Ini Alasannya!

Sebanyak 45 Honorer Satpol PP Rejang Lebong terpaksa dirumahkan karena tidak masuk data base BKN, menimbulkan pertanyaan besar tentang nasib mereka ke depan.

Ketenagakerjaan
{{caption}}
Honorer Kejaksaan Agung Mengeluh Tidak Bisa Ikut Seleksi PPPK, Malah Dialihkan ke Outsourcing

Karangan bunga tersebut merupakan bentuk protes para pegawai Kejagung Non-ASN. Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan dalam seleksa PPPK di Kejagung RI

Honorer
{{caption}}
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK

ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.

PPPK
{{caption}}
Pemerintah Genjot Persiapan SDM Dukung Program Quick Win Prabowo

Pemerintah Indonesia serius menggenjot persiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan Program Quick Win Prabowo, memastikan koordinasi dan pengawasan ketat demi implementasi efektif.

kebijakan adaptif
{{caption}}
Menteri PANRB Rini Widyantini Tinjau Kesiapan IKN, Pastikan ASN Nyaman dan Siap Berbakti

Menteri PANRB Rini Widyantini meninjau langsung kesiapan IKN, memastikan aparatur sipil negara (ASN) akan merasa aman dan nyaman di Ibu Kota Nusantara dengan fasilitas modern dan konsep futuristik yang mendukung transformasi bangsa.

digital governance
{{caption}}
Menteri Rini Dorong Taspen Transformasi Layanan Pengelolaan Dana Pensiun ASN

Ia menegaskan, transformasi ini penting karena ASN merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

berita update
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemanfaatan AI Birokrasi Dapat Cegah Penyelewengan Dana, Ini Kata Menteri PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini mendorong Pemanfaatan AI Birokrasi untuk deteksi penyelewengan dan otomatisasi tugas. Simak strategi pemerintah hadapi tantangan digital!

ai birokrasi
{{caption}}
Terobosan Digital Sektor Penerbangan: Indonesia Diproyeksikan Jadi Pasar Aviasi Terbesar Keempat Dunia pada 2036

Kementerian Perhubungan mendorong **Transformasi Digital Penerbangan** di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan layanan publik, guna menyambut potensi besar Indonesia sebagai pasar aviasi terbesar keempat dunia.

dudy purwagandhi
{{caption}}
MenPAN-RB Luruskan Kebijakan Kerja Baru PNS, Benarkah Tak Perlu ke Kantor dan Boleh dari Mana Saja?

Dia menjelaskan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja tersebut dimaksudkan dalam hal pengaturan lokasi dan waktu kerja.

berita update
{{caption}}
Pemkot Padang Siapkan 1.750 Pendamping untuk Digitalisasi Bansos Padang

Pemerintah Kota Padang akan meluncurkan proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026, menyiapkan 1.750 agen pendamping untuk memastikan kelancaran program Digitalisasi Bansos Padang dan ketepatan sasaran bantuan. Program ini bertujuan mengukur k

bantuan sosial
{{caption}}
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Begini Hasilnya

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

berita update
{{caption}}
Kemenpan RB Tekankan Penguatan Zona Integritas, Kunci Cegah Korupsi di Kampus

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

asta cita
{{caption}}
Pemkot Mataram Usulkan 200 Formasi CASN 2026, Prioritaskan CPNS Pelamar Umum

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

bkn
{{caption}}
Kemenhub Lakukan Penyesuaian WFH, Pastikan Layanan Transportasi Tetap Optimal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

aparatur sipil negara
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Wajibkan ASN WFH Setiap Jumat, Disertai Gotong Royong Rutin

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.

aceh barat