Pemprov PBD Salurkan 78 Bantuan Kotak Pendingin Nelayan OAP, Dorong Ekonomi Pesisir

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyalurkan 78 unit bantuan kotak pendingin nelayan OAP di Sorong, bertujuan meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan ekonomi keluarga nelayan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) baru-baru ini menyalurkan 78 unit bantuan kotak pendingin kepada nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Jembatan Puri Kota Sorong. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov PBD untuk memberdayakan masyarakat asli dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan pesisir. Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif signifikan bagi sektor perikanan lokal.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menjelaskan bahwa bantuan kotak pendingin ini bertujuan utama membantu nelayan OAP dalam menjaga kualitas hasil tangkapan ikan. Dengan demikian, ikan yang disimpan dapat tetap segar dan memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran. Program ini juga diharapkan dapat meringankan beban operasional nelayan.

Selama ini, nelayan sering menghadapi kesulitan dalam penyimpanan ikan, yang menyebabkan hasil tangkapan cepat rusak dan berpotensi tidak laku dijual. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut. Kambu menegaskan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan keluarga nelayan OAP.

Peningkatan Kualitas dan Nilai Jual Ikan Nelayan OAP

Gubernur Elisa Kambu menyatakan bahwa bantuan ini, meskipun terbatas, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi keluarga nelayan. "Bantuan ini memang terbatas, tetapi kami berharap fasilitas yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi keluarga," ujar Elisa Kambu. Inisiatif ini krusial mengingat tantangan penyimpanan hasil laut yang dihadapi nelayan.

Kambu menambahkan bahwa sebelumnya, nelayan kerap kesulitan menampung hasil tangkapan mereka, sehingga ikan cepat rusak dan berisiko tidak dapat dijual. Dengan adanya kotak pendingin, ikan dapat tetap segar saat akan dipasarkan. Hal ini secara langsung akan meningkatkan daya saing produk perikanan lokal.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (P2KP) Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, turut menekankan pentingnya kotak pendingin. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat vital untuk menekan biaya produksi nelayan, baik saat melaut maupun setelah pendaratan ikan. Sistem penyimpanan yang lebih baik akan menjaga kualitas ikan dan mendongkrak harga jual.

Amanat Otsus dan Sasaran Program Pemberdayaan

Elisa Kambu menjelaskan bahwa bantuan kotak pendingin ini secara khusus diberikan kepada nelayan OAP karena bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kebijakan ini bukan bersifat diskriminatif, melainkan merupakan amanat regulasi yang mewajibkan dana Otsus dikembalikan kepada Orang Asli Papua melalui berbagai program pemberdayaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat.

"Kalau sumber dananya dari DAK atau sumber lain, tentu bantuannya bisa diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang. Kita semua punya hak yang sama," kata Kambu. Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus pada OAP adalah karena sumber dana, bukan karena diskriminasi. Prinsip pemerataan tetap menjadi perhatian dalam program bantuan lainnya.

Absalom Solossa mengonfirmasi bahwa 78 unit kotak pendingin tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan OAP yang telah terdata dan memenuhi kriteria penerima manfaat. "Karena bersumber dari Dana Otsus, seluruh penerimanya adalah nelayan Orang Asli Papua," jelas Absalom. Namun, ia juga membuka kemungkinan bantuan serupa di masa depan dapat menyasar nelayan dari berbagai latar belakang, menunjukkan inklusivitas jangka panjang.

Komitmen Berkelanjutan Pemprov PBD untuk Kesejahteraan

Pemprov Papua Barat Daya menegaskan akan terus berupaya menyalurkan berbagai bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini mencakup sektor perikanan maupun pertanian. Komitmen ini mencerminkan visi pemerintah daerah untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Pemprov PBD juga telah menyalurkan bantuan lain kepada petani dan nelayan OAP. Bantuan tersebut meliputi perahu, mesin tempel, jaring nelayan, pupuk pertanian, serta alat pengolahan tanah. "Semua ini dilakukan agar petani dan nelayan OAP tetap berdaya dan sejahtera," kata Elisa Kambu. Ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan.

Absalom Solossa menambahkan bahwa pada tahun 2025, Dinas P2KP Papua Barat Daya memiliki 37 paket bantuan senilai total Rp15 miliar. Paket-paket ini tersebar di enam kabupaten dan kota. "Paket bantuan tersebut mencakup fasilitas di bidang kelautan, pertanian, dan perkebunan yang seluruhnya diperuntukkan bagi masyarakat OAP," ujar Absalom. Ini mengindikasikan rencana jangka panjang yang terstruktur.

Sumber: AntaraNews