Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Surat tersebut berisi peringatan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang terancam gagal bayar akibat membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

Menanggapi surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan surat yang dikirimkan Sri Mulyani ini merupakan hal lumrah. Surat ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN, salah satunya PLN.

"Jadi normal dong sebagai Menkeu mengingatkan kita. Hei, ini kamu (PLN) proyeknya banyak, tolong jagain rasionya, debt equity ratio," ujar Rini di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat.

"Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau enggak begini harus begitu, dan lain-lain. Jadi normal saja," jelas Rini.'

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).