Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memasukkan anggaran untuk program baru pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal dengan single submission sebesar Rp 79,7 miliar dalam pagu anggaran kementeriannya di tahun 2018. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru khusus PTPS.

"Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, yang terakhir kami jelaskan tadi sebesar Rp 79,7 miliar. kenapa sebesar itu? Karena Presiden ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi ini memang ada pembiayaan untuk gedung," ujar Darmin di Gedung DPR MPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Darmin mengatakan, kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pengurusan izin usaha di bidang minyak dan gas, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun akan dipersingkat.

"Sebagai informasi, di bidang ESDM misalnya melaksanakan usaha itu bisa 3 sampai 5 tahun baru selesai, itu terlalu lama. Terlalu banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain," jelasnya.

Ke depan, pengurusan izin cukup hanya datang ke satu gedung yang nantinya ditentukan oleh pemerintah. Semuanya akan lebih cepat selesai karena pengurusan izin akan dilakukan secara online dan terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

"Kita akan menggunakan single submission, sistem perizinan berusaha terintegrasi. Di mana orang cukup datang ke satu gedung dan itu akan selesai semuanya melalui itu, karena semuanya akan terhubung secara online, baik ke K/L maupun ke daerah," jelasnya.

Kebijakan ini juga nantinya akan mengubah peran pemberi ijin dari yang sebelumnya bersifat seperti penguasa berubah menjadi pelayan dunia usaha.

"Kalau selama ini pemberi izin itu benar-benar seperti penguasa, maka ke depan dia harus berubah menjadi pelayan. Dia harus melayani masyarakat dan harus melayani dunia usaha," pungkasnya.