Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi resmi bentuk pansel pemilihan DK-OJK periode 2017-2022

Jokowi resmi bentuk pansel pemilihan DK-OJK periode 2017-2022 OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tanggal 23 juli 2017, masa jabatan anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 akan selesai. Di mana pengangkatan para anggota dewan sesuai dengan Keputusan Presiden no.67/P tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012.

Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai OJK, maka Presiden pada tanggal 10 Januari 2017 telah menetapkan Keputusan Presiden no.5/P tahun 2017 tentang pembentukan panitia seleksi (pansel) pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

"Kami memerlukan proses untuk melakukan pemilihan dan penentuan calon anggota dewan komisioner untuk periode berikutnya, yaitu 2017-2022. Untuk melakukan proses pemilihan calon dewan komisioner berikutnya ini, kami membentuk pansel," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (16/1).

Dia menambahkan, pansel ini berjumlah 9 orang dan keanggotaannya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, akademisi, industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB).

"Sesuai dengan mandat yang diberikan, pansel dapat melibatkan pimpinan kementerian, lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian, dan atau pihak terkait lain yang dipandang perlu," imbuhnya.

Tugas utama pansel ini untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik.

"Panitia seleksi telah mulai bekerja sejak diberlakukannya Keputusan Presiden dan terus melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022," pungkas Sri Mulyani.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya