Indef Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan sebagai Kunci Tekan Kemiskinan Nasional

Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyerukan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai strategi utama dalam upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Seruan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, di Jakarta pada Kamis (5/2), menyoroti bahwa pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan solusi fundamental untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Esther, peningkatan kualitas pendidikan akan secara langsung berkorelasi dengan potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini karena individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan stabil.

Pernyataan Indef ini muncul di tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan nasional. BPS mencatat bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,25 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Esther Sri Astuti dari Indef secara tegas menyatakan bahwa solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan skill. Ia berpendapat bahwa dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, masyarakat akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Esther menyoroti kebijakan sekolah gratis di Indonesia yang seringkali hanya mencakup Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), namun siswa masih dibebani biaya pembelian buku dan kebutuhan lainnya. Ia mengusulkan agar program sekolah gratis diperluas hingga tingkat SMA, mencakup biaya buku dan perlengkapan lainnya, tidak hanya SPP.

Selain itu, kesejahteraan guru dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan juga menjadi poin penting yang disoroti Esther. Perbaikan di kedua aspek ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para guru dalam membimbing murid-muridnya, sehingga kualitas pembelajaran dapat optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Esther Sri Astuti juga menyampaikan bahwa standar kemiskinan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita semata. Ia mengusulkan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan standar kelayakan hidup.

Menurutnya, terkadang masyarakat yang dinilai miskin berdasarkan pendapatan per kapita, belum tentu masuk kategori miskin jika dilihat dari aspek multidimensional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian garis kemiskinan agar lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), garis kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan, atau setara Rp3.053.269 per rumah tangga miskin. Angka ini menjadi acuan dalam menentukan status kemiskinan, namun Indef mendorong agar pengukuran ini diperkaya dengan dimensi lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kabar baik mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25 persen, menunjukkan penurunan 0,22 poin persen dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang, yang berarti terjadi penurunan sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2), menegaskan bahwa secara tren, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan.

BPS juga mencatat bahwa jumlah rumah tangga miskin secara nasional pada September 2025 mencapai 4,91 juta rumah tangga. Meskipun demikian, Amalia menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap metode penghitungan angka kemiskinan yang digunakan oleh BPS, yang didasarkan pada pendekatan pengeluaran penduduk melalui Susenas.

Sumber: AntaraNews