Fakta Unik: Belanja Daerah HSS 2026 Fokus Perkuat Ekonomi dan SDM, Anggaran Justru Turun Rp110 Miliar?
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memprioritaskan Belanja Daerah HSS 2026 untuk SDM, ekonomi berbasis teknologi, dan infrastruktur ramah lingkungan. Simak strategi Pemkab HSS!
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan telah menetapkan arah belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Kebijakan strategis ini dirancang untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD HSS di Kandangan pada hari Selasa. Rapat ini mengagendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Pemkab HSS berkomitmen penuh untuk mendesain setiap program agar memberikan manfaat nyata.
Setiap inisiatif pembangunan dirancang secara cermat untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup warga, dan pada saat yang sama menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten HSS. Ini adalah langkah penting untuk masa depan daerah.
Prioritas Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemkab HSS menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten HSS. Muhammad Noor menyatakan, "Setiap program pembangunan akan didesain agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Pemkab terhadap kesejahteraan.
Sekda HSS juga menyampaikan apresiasi terhadap masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD yang menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil. Selain itu, DPRD juga menyoroti penguatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Aspek kepedulian terhadap isu lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan Belanja Daerah HSS, memastikan pembangunan yang seimbang.
Raperda APBD 2026 dianggap sebagai denyut kehidupan masyarakat dan pembangunan HSS, sehingga setiap saran, masukan, hingga kritik dari DPRD sangat dihargai. "Tidak menutup kemungkinan jawaban eksekutif akan diperdalam kembali dalam rapat alat kelengkapan DPRD berikutnya," ujar Sekda HSS. Tujuannya adalah agar APBD dapat disusun secara lebih matang dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat HSS.
Fokus pada peningkatan kualitas SDM, ekonomi berbasis pengetahuan, dan infrastruktur ramah lingkungan menunjukkan visi jangka panjang Pemkab. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan keberlanjutan.
Dinamika Anggaran dan Tantangan di Balik Belanja Daerah HSS
Meskipun fokus pada penguatan ekonomi dan SDM, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten HSS pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,57 triliun. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sekitar Rp110,6 miliar dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025. Penurunan PAD ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan Belanja Daerah HSS yang efektif dan efisien.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami peningkatan menjadi Rp2,12 triliun, atau naik sekitar 7,8 persen dibandingkan APBD murni 2025. Kenaikan belanja daerah ini menunjukkan komitmen Pemkab untuk tetap menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan. Meskipun ada penurunan PAD, prioritas pembangunan tetap dipertahankan demi kemajuan daerah.
Rapat paripurna yang diikuti oleh seluruh fraksi DPRD HSS, termasuk PKS, NasDem, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PPP, dan Gelora, secara umum menekankan satu hal penting. Semua fraksi sepakat bahwa APBD harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, memastikan alokasi dana yang adil dan merata. Hal ini menunjukkan konsensus politik yang kuat untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Diskusi mendalam antara eksekutif dan legislatif ini menjadi kunci untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran. Dengan adanya dialog berkelanjutan, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal. Sinergi antara Pemkab dan DPRD sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Sumber: AntaraNews