Sidak ke Kantor Meta, Menteri Meutya Keluhkan Posting Foto di Palestina Hilang

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan keluhannya terkait unggahan foto dirinya saat berada di Palestina yang menurutnya cepat hilang dari platform media sosial.

Keluhan tersebut disampaikan Meutya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perusahaan teknologi Meta yang berada di Sequis Tower Building, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya mengungkapkan pengalaman pribadinya saat mengunggah foto kunjungannya ke Palestina yang menurutnya tidak bertahan lama di platform tersebut.

"Tapi kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina, cepat sekali langsung dihilangkan, Pak," ujar Meutya seperti dalam video yang dilihat merdeka.com, Sabtu (7/3).

Pihak Meta yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan kemungkinan hal itu berkaitan dengan distribusi konten di platform mereka.

"Itu distribusinya berarti," jawab pihak Meta.

Menanggapi penjelasan tersebut, Meutya menyatakan bahwa penghapusan konten tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh distribusi. Ia menilai terdapat perbedaan perlakuan terhadap berbagai jenis konten di platform digital.

Menurutnya, sejumlah konten hoaks yang beredar di media sosial justru membutuhkan waktu lama untuk dihapus, sementara konten tertentu dapat hilang dengan cepat.

"Bukan distribusinya, kenapa? Bagi isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoaks terkait kesehatan, hoaks terkait pemerintahan, hoaks yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, hoaks yang terkait hal-hal lainnya, itu kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh," tegasnya.

Meutya juga mempertanyakan transparansi perusahaan platform digital dalam menjelaskan kebijakan moderasi konten kepada pemerintah, termasuk mengenai jumlah pengguna dan sistem algoritma yang digunakan.

"Kenapa bisa seperti itu? Apa penjelasannya, apa keberpihakannya terhadap pengguna kita berapa di sini? Itu juga kita enggak pernah dapat, Pak," tambahnya.

Ia mengaku hingga saat ini pemerintah tidak memperoleh informasi detail terkait jumlah pengguna maupun mekanisme algoritma yang digunakan oleh platform tersebut.

"Saya selalu tanya kita berapa sih? Kenapa kami pun tidak bisa tahu pengguna? Kan secara teknologi semua terdata, Pak. Algoritma pun sampai sekarang enggak bisa dibuka," ungkapnya.

"Setiap negara akan melakukan caranya masing-masing, Pak. Kalau tidak diubah," pungkasnya.