Merdeka Logo
Tanya apapun tentang artikel ini...
NewsPolitikEkonomiArtisTrendingTeknologiOtoDuniaCek FaktaSehatSportFoto

UU Pemda

  • Semua
  • Artikel
  • Foto
  • Video
  • DPD RI Dalami Problematika Harmonisasi Aturan Daerah, Soroti Implementasi UU Pemda yang Belum Efektif
    Politik•23 November 2025
    DPD RI Dalami Problematika Harmonisasi Aturan Daerah, Soroti Implementasi UU Pemda yang Belum Efektif

    PPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.

  • Mengapa Sistem Pilkada Belum Optimal? Kemendagri: Daerah Masih Bergantung Pusat, Jakarta Pun Tak Luput
    Politik•18 Oktober 2025
    Mengapa Sistem Pilkada Belum Optimal? Kemendagri: Daerah Masih Bergantung Pusat, Jakarta Pun Tak Luput

    Direktur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya?

  • Kontribusi UCLG ASPAC Dalam Membangun Kualitas Pemerintah Daerah
    News•2 Juli 2020
    Kontribusi UCLG ASPAC Dalam Membangun Kualitas Pemerintah Daerah

    Perlu diketahui, saat ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati posisi Presiden di United Cities Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) periode 2018-2020 yang terpilih pada kongres UCLG ASPAC ke-7 pada September 2018. Risma dipilih secara aklamasi oleh Pemda di negara-negara Asia Pasifik.

  • Pemda dinilai jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia
    Ekonomi•7 Juni 2016
    Pemda dinilai jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia

    "Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah harus inline kebijakannya sampai level daerah," ujar dia.

  • Menteri Yuddy: Pangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk
    Ekonomi•1 Mei 2016
    Menteri Yuddy: Pangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk

    Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight."

  • UU Pemda dinilai langgar konstitusi dan bisa picu disintegrasi
    News•29 April 2016
    UU Pemda dinilai langgar konstitusi dan bisa picu disintegrasi

    Praktik di lapangan mereka menilai sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah.

  • Mendagri instruksikan Pemda benahi penyaluran dana bantuan desa
    News•26 Oktober 2015
    Mendagri instruksikan Pemda benahi penyaluran dana bantuan desa

    "Selain itu Mendagri minta pemerintah daerah untuk mendukung program quick reformasi birokrasi."

  • Pakar hukum nilai UU Pemerintahan Daerah berpotensi inkonstitusional
    Politik•19 September 2015
    Pakar hukum nilai UU Pemerintahan Daerah berpotensi inkonstitusional

    “UU Pemerintahan Daerah berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” tegasnya dalam keterangan pers.

  • Kemenkeu bakal tukar dana menganggur pemda dengan obligasi
    Ekonomi•21 Agustus 2015
    Kemenkeu bakal tukar dana menganggur pemda dengan obligasi

    Per Juni 2015, dana menganggur pemerintah daerah mencapai Rp 273,5 triliun.

  • Irman Gusman: Pemberontakan di daerah karena kurang perhatian pusat
    News•19 Juni 2015
    Irman Gusman: Pemberontakan di daerah karena kurang perhatian pusat

    Irman Gusman mengatakan, pemerintah pusat harus memperhatikan suara-suara dari daerah.

  • Revisi UU Pemda jangan sampai pemerintah campuri urusan daerah
    News•5 Juni 2015
    Revisi UU Pemda jangan sampai pemerintah campuri urusan daerah

    "Hanya Gus Dur, presiden yang tak pernah mengubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah," kata Teras Narang.

  • SBY terbitkan dua Perppu, cabut UU Pilkada dan ubah UU Pemda
    Politik•2 Oktober 2014
    SBY terbitkan dua Perppu, cabut UU Pilkada dan ubah UU Pemda

    Kedua Perppu itu diteken Presiden SBY malam ini usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan wapres.

  • DPR sahkan UU Pemda, kepala daerah boleh rangkap jabatan
    Politik•26 September 2014
    DPR sahkan UU Pemda, kepala daerah boleh rangkap jabatan

    "Gubernur diberikan kewenangan memberikan sanksi kepada bupati dan wali kota," kata Totok.

  • Ahok setuju RUU Pemda disahkan karena untungkan gubernur
    Politik•25 September 2014
    Ahok setuju RUU Pemda disahkan karena untungkan gubernur

    "Kalau kayak kemarin, enggak direvisi, lebih baik gubernur tidak usah pemilihan. Ditunjuk presiden aja," kata Ahok.

  • RUU Pemda harus diubah jika opsi pilkada tidak langsung menang
    Politik•25 September 2014
    RUU Pemda harus diubah jika opsi pilkada tidak langsung menang

    "Karena, kewenangan DPRD diambil penuh dari MD3 masuk ke Undang-Undang Pemda."

  • UU Pemda disahkan, Rudy siap mundur dari ketua DPC PDIP Solo
    News•24 September 2014
    UU Pemda disahkan, Rudy siap mundur dari ketua DPC PDIP Solo

    "Selama belum ada penetapan UU Pemda maka saya masih menjalani dua jabatan," kata wali kota Solo itu.

  • RUU Pemda ditunda pengesahannya sampai 25 September
    News•23 September 2014
    RUU Pemda ditunda pengesahannya sampai 25 September

    "Mau disinkronkan dulu jam 13.00 WIB ini. Jadi kemungkinan diundur ke tanggal 25," kata Malik.

  • Mendagri sebut UU Pemda disahkan Jokowi-JK makin enak
    Politik•17 September 2014
    Mendagri sebut UU Pemda disahkan Jokowi-JK makin enak

    Di UU itu dirumuskan kewenangan presiden soal pemberhentian kepala daerah, dan sanksi jika kepala daerah melanggar UU.

  • Ke depan bupati & wali kota tak boleh asal tinggalkan daerah
    News•17 September 2014
    Ke depan bupati & wali kota tak boleh asal tinggalkan daerah

    Pemerintah dan DPR bakal mengesahkan RUU Pemerintah Daerah (Pemda) pada akhir September nanti.

  • RUU Pemda, bupati angkat pegawai sembarangan bisa dipidana
    Politik•17 September 2014
    RUU Pemda, bupati angkat pegawai sembarangan bisa dipidana

    Dalam RUU Pemda akan diatur, Bupati dan wali kota harus meminta izin gubernur sebelum mengangkat pegawai baru.

    • 1
    • 2

    Advertisement

    Advertisement

    Terpopuler
    • Cerita 6 Perempuan Dijebak Jadi PSK, Target Kencani 90 Pelanggan53 menit yang lalu
    • BNPT Perkuat Solidaritas Warga Padang untuk Tangkal Radikalisme1 jam yang lalu
    • Implementasi UU Perampasan Aset Perlu Dikawal, Ini Catatan Ari Yusuf Amir1 jam yang lalu
    • Cerita Hangat di Shelter Manahan, Mbah Con Sapa Ojol Disabilitas2 jam yang lalu
    • Iming-Iming Gaji Besar ke Luar Negeri, 29 Pelaku TPPO Dibekuk3 jam yang lalu
    • Polda Bali Ungkap 5 Kasus TPPO, 7 Anak Jadi Korban Eksploitasi4 jam yang lalu
    • Selisih Rp73 Ribu, Buruh Tolak UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta4 jam yang lalu
    • KA Siantar Ekspres Tabrakan dengan Angkot, 1 Orang Tewas4 jam yang lalu
    • Dari Jerat Pinjol hingga Medan Perang: Kisah WNI Jadi Tentara Rusia5 jam yang lalu
    • Pameran IMOS 2026 dan GAW Resmi Dibuka di ICE BSD City5 jam yang lalu
    Selengkapnya
    Merdeka Logo
    KontakRedaksiTentang KamiPedoman Media SiberMetodologi RisetWorkstationDisclaimerSyarat & KetentuanPrivasiKode EtikSitemap
    • Liputan6.comLiputan6.com
    • Bola.comBola.com
    • Kapanlagi.comKapanlagi.com
    • Bola.netBola.net
    • Merdeka.comMerdeka.com
    • Brilio.netBrilio.net
    • Fimela.comFimela.com
    Connect with Us
    WhatsAppFacebookXInstagramYouTubeTikTokThread

    Copyright © 2026 Liputan6.com • KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.