UU Pemda

PPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.

Direktur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya?

Perlu diketahui, saat ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati posisi Presiden di United Cities Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) periode 2018-2020 yang terpilih pada kongres UCLG ASPAC ke-7 pada September 2018. Risma dipilih secara aklamasi oleh Pemda di negara-negara Asia Pasifik.

"Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah harus inline kebijakannya sampai level daerah," ujar dia.

Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight."

Praktik di lapangan mereka menilai sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah.

"Selain itu Mendagri minta pemerintah daerah untuk mendukung program quick reformasi birokrasi."

“UU Pemerintahan Daerah berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” tegasnya dalam keterangan pers.

Per Juni 2015, dana menganggur pemerintah daerah mencapai Rp 273,5 triliun.

Irman Gusman mengatakan, pemerintah pusat harus memperhatikan suara-suara dari daerah.

"Hanya Gus Dur, presiden yang tak pernah mengubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah," kata Teras Narang.

Kedua Perppu itu diteken Presiden SBY malam ini usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan wapres.

"Gubernur diberikan kewenangan memberikan sanksi kepada bupati dan wali kota," kata Totok.

"Kalau kayak kemarin, enggak direvisi, lebih baik gubernur tidak usah pemilihan. Ditunjuk presiden aja," kata Ahok.

"Karena, kewenangan DPRD diambil penuh dari MD3 masuk ke Undang-Undang Pemda."

"Selama belum ada penetapan UU Pemda maka saya masih menjalani dua jabatan," kata wali kota Solo itu.

"Mau disinkronkan dulu jam 13.00 WIB ini. Jadi kemungkinan diundur ke tanggal 25," kata Malik.

Di UU itu dirumuskan kewenangan presiden soal pemberhentian kepala daerah, dan sanksi jika kepala daerah melanggar UU.

Pemerintah dan DPR bakal mengesahkan RUU Pemerintah Daerah (Pemda) pada akhir September nanti.

Dalam RUU Pemda akan diatur, Bupati dan wali kota harus meminta izin gubernur sebelum mengangkat pegawai baru.