Kemudian, Bamsoet mendorong KLHK untuk menyatakan UU Cipta Kerja di dalam ketentuan pasal-pasalnya justru mempermudah pemerintah mencabut izin usaha perusahaan perusak lingkungan.

Manfaat bank tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum semata, namun juga kepentingan sosial seperti perumahan rakyat. Imbasnya biaya pembangunan rumah di perkotaan bisa menjadi lebih murah.

Kehadiran Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bakal melanggengkan kerentanan para pekerja muda dan perempuan di dunia kerja. Bahkan, aturan baru tersebut pada akhirnya berpotensi memperkecil partisipasi pekerja wanita di dalam dunia kerja.

Aktivis buruh perempuan dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Dian Septi mengkritik, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai aturan yang bersifat patriarki, terutama untuk kelompok pekerja golongan perempuan.

Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Lilis Mahmudah Usman menyampaikan, perkara kepastian kontrak kerja ini sebenarnya sudah jadi masalah klasik, khususnya bagi buruh wanita yang bekerja di pabrik.

Lewat kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga mengatur mengenai pembebasan PPh atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI.

Pratikno diutus Jokowi untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Selain itu, menjaring masukan dari ormas Islam terkait aturan turunan UU Cipta Kerja yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan strategi pemerintah untuk mengubah kondisi dan iklim usaha di Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyampaikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses naskah resmi Undang Undang Cipta Kerja. Setelah Presiden Joko Widodo mendatangani naskah yang telah diserahkan oleh DPR pada Rabu (14/10) lalu.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai proses legislasi atau pembuatan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang pada 5 Oktober 2020 lalu disahkan DPR RI, adalah yang terburuk dalam proses legislasi setelah reformasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan UU Cipta Kerja sudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap proses judicial review (uji materi) omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pekerja dan semua masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, Presiden Joko Widodo sedang mengambil sikap perubahan melalui lahirnya UU Cipta Kerja. Moeldoko meyakini, UU Cipta Kerja merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak dan perlu dilakukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuitkan komentar Bank Dunia terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut dia, Bank Dunia mendukung lahirnya beleid tersebut untuk kemajuan Indonesia. Cuitan Jokowi telah disukai 9.820 warganet, di-retweet hingga 2.854 kali, dan menuai respons 1.800 komentar.

Para pemohon uji materi UU Cipta Kerja tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar bernama Novita Widyana serta mahasiswa bernama Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun aturan pelaksana bank tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menyusul disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mewajibkan negara membentuk institusi tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil, memastikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih belum bisa diimplementasikan. Menyusul UU anyar ini. masih belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) dari setiap kementerian/lembaga terkait.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, buka suara penyebab 33 perusahaan relokasi asal China yang enggan berinvestasi ke Indonesia. Di mana, 33 perusahaan itu lebih memilih investasi ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.