Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyampaikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses naskah resmi Undang Undang Cipta Kerja. Setelah Presiden Joko Widodo mendatangani naskah yang telah diserahkan oleh DPR pada Rabu (14/10) lalu.

Hal itu menanggapi pertanyaan kapan dan bagaimana masyarakat mendapatkan akses naskah UU Omnibus Law Ciptaker yang resmi. "Ya sekarang ini kan DPR sudah serahkan ke Sekretariat Negara lewat Mensesneg. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani Presiden dan bisa di sampaikan di lembaran negara tidak terlalu lama lagi publik bisa mengakses itu," katanya saat diskusi SmartFM, Sabtu (17/10).

Menurutnya, dengan masyarakat mendapatkan naskah resmi yang sudah selesai itu lah, bisa menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menepis kesimpang siuran informasi yang beredar terkait UU Omnibus Law Ciptaker tersebut.

"Mungkin kita bisa pahami bersama ini lah yang benar-benar resmi dan sesuai dengan pembahasan di DPR yang sudah disahkan di DPR. Karena memang banyak yang beredar di awal ada versi 1030-an dan macam-macam di medsos itu," terangnya.

Terlebih saat ini, kata dia, masyarakat lebih percaya dengan konten yang tersebar di media sosial. Padahal banyak informasi yang dapat dikategorikan sebagai hoaks dan belum tentu benar.

Beberapa informasi hoaks antara lain soal ketiadaan pesangon bagi pekerja yang kena PHK hingga hak cuti. Tetapi, ia dapat memastikan hal-hal tersebut tidak benar dan pemerintah dapat berikan penjelasan itu dengan undang undang yang resmi.

"Banyak informasi yang kita dapatkan di medsos tentang hal-hal yang negatif, apalagi tentang klaster ketenagakerjaan. Terkait misalnya pesangon tidak ada lagi, cuti, dan sebagainya," tutur Irfan.

"Tapi pada prinsipnya sebagaimana kami jelaskan bahwa hal-hal tersebut bisa kami klarifikasi, bahwa hal tersebut tidak benar," tambahnya.