Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad menilai undang-undang omnibus law merupakan rencana besar Joko Widodo sejak awal menjadi Presiden Indonesia. Namun omnibus law ini baru didengungkan satu tahun terakhir.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari, mengatakan ketentuan pesangon di Indonesia selama ini menjadi salah satu tertinggi di dunia. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan pesangon yang diberikan pekerja mencapai 32 kali dari gaji yang dibayarkan perusahaan tiap bulannya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin membeberkan alasan anggota DPR tidak mendapatkan salinan draf Undang-undang Cipta Kerja sebelum dan sesudah pengesahan dalam rapat paripurna. Azis mengatakan, tidak ada lagi kewajiban memberikan salinan fisik karena DPR menerapkan sistem digital.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjumpai massa. Dia naik ke mobil komando. Edy mengaku belum tahu persis isi UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI beberapa waktu lalu terus menuai protes dari masyarakat. Berbagai isu terus disuarakan dalam penolakan terhadap aturan baru ini, termasuk dianggap merugikan pekerja dan lebih mementingkan pengusaha.

Selain itu, Wiku mengatakan demonstrasi tidak akan kehilangan esensi dengan menaati protokol kesehatan.

Hendrawan menyoroti pentingnya konsistensi sikap dari Partai Demokrat. Dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal kisruh, sikap Demokrat dinilai zig-zag dan melompat-lompat.

DPR akan mengawal penuh proses penerbitan PP UU Cipta Kerja tersebut sebagai upaya untuk menjawab keraguan masyarakat di dunia pendidikan.

Mengenai perubahan substansi, Indra tidak ingin menjawab. Dia mengatakan, hanya akan bicara masalah administrasi dari UU Cipta Kerja.

Jika draf UU Cipta Kerja sudah diserahkan, pihaknya akan bantu pemerintah untuk sosialisasi dengan membuka posko pengaduan.

SBY menyayangkan pihak yang melakukan fitnah dan mempermainkan kebenaran.

Selama ini riset dan inovasi tersebar di semua kementerian dan lembaga, baik melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), maupun lembaga-lembaga yang ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi yang mewakili serikat dan konfederasi buruh lainnya mengaku was-was apabila mengajukan judical review Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Arif khawatir MK tak netral dalam menguji Undang-udang yang baru disahkan tersebut.

Seorang aktivis buruh, Ahmad Zainudin menggelar aksi Topo Ngligo di depan Gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/10). Aksi tersebut dilakukan karena merasa kecewa dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mensosialisasikan UU Cipta Kerja yang dianggapnya sebagai tindakan kurang benar.

Draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja berubah menjadi 1.035 halaman dari 905 halaman. Terdapat beberapa perubahan, salah satunya aturan mengenai pesangon di UU Cipta Kerja. Frasa 'paling banyak' pada Pasal 156 dihapus dalam draf terbaru.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Cipta Kerja. PP ini diharapkan Sebagai upaya mengakhiri aksi penolakan UU Cipta Kerja di masyarakat.

Presiden Jokowi memberikan instruksi. Perintahnya jelas, agar semua elemen baik pemerintah, Polri dan TNI aktif menyosialisasikan UU Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan draf UU Cipta Kerja dengan 905 halaman yang beredar di publik bukan draf palsu. Indra mengatakan, draf tersebut secara subtansi tidak berbeda dengan draf final.