Instruksi Presiden Jokowi Sehari Setelah Demo Besar UU Cipta Kerja

Senin, 12 Oktober 2020 12:42 Reporter : Aksara Bebey
Instruksi Presiden Jokowi Sehari Setelah Demo Besar UU Cipta Kerja Jokowi Pidato di Sidang PBB. ©2020 Kementerian Luar Negeri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi pada Jumat (9/10), sehari pasca demo besar-besaran menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut serta dalam rapat virtual tersebut.

Presiden Jokowi memberikan instruksi. Perintahnya jelas, agar semua elemen baik pemerintah, Polri dan TNI aktif menyosialisasikan UU Cipta Kerja. Alasannya, untuk mengimbangi informasi yang tak valid bernada provokasi yang bertebaran di berbagai platform media sosial.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan rapat koordinasi secara virtual dilaksanakan setelah gelombang unjuk rasa di Kota Bandung berlangsung selama tiga hari.

"Ya sehari setelah demo di Gedung Sate, memang bapak presiden melakukan rakor dengan gubernur, istilahnya tidak spesifik ke satu dua gubernur, itu perintah umum. Problem yang kita hadapi adalah komunikasi dan sosialisasi yang belum optimal," kata dia di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (12/10).

Presiden meminta semua pihak mendalamai poin-poin yang dipersengketakan, untuk kemudian disosialisasikan secara lebih jelas ke publik.

"Presiden memaparkan pasal yang dianggap ada provokasi hoaks," ucapnya.

Instruksi sosialisasi ini berlaku tak hanya untuk para Gubernur saja. Tapi juga menteri, kepolisian dan TNI. Berkenaan dengan itu, Ridwan Kamil mengaku berencana berdiskusi di dalam ruangan tertutup bersama orang-orang yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja ini.

"Saya berencana kalau tidak ada halangan duduk dalam ruangan dengan cara yang sifatnya bisa diskusi. Sesuatu yang tidak sempat karena keburu demo, boro-boro membahas secara substansi gitu kan, yang ada adalah penanganan di lapangan yang cukup banyak dinamika," imbuh dia.

Ridwan Kamil juga mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi agar pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja, bisa menempuh jalur hukum yaitu uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu juga dipersilakan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan taat hukum," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Banyak Hoaks di Medsos...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini