Tambang Ilegal

Kejagung buka peluang pidana untuk PT Singlurus Pratama usai penertiban Satgas PKH. Denda administratif disiapkan dan kewajiban dibahas.

Tahura Bukit Soeharto menyimpan sejarah panjang, dari perjalanan Presiden Soeharto hingga menjadi kawasan konservasi penyangga IKN yang kini ditertibkan dari tambang ilegal.

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah terbukti mengganggu operasional perusahaan ilegal.

Prabowo menyoroti 1.000 tambang ilegal dan memerintahkan TNI–Polri bertindak.

Pemerintah menggencarkan penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung. PT Timah melihat peluang pemulihan produksi dan laba. Analis ungkap valuasinya.

Puluhan ton ikan keramba di Jambi mati akibat dugaan Pencemaran Sungai Batanghari, memicu kekhawatiran serius terhadap ekosistem dan ekonomi lokal serta mendesak tindakan pemerintah.

Polda Metro Jaya menetapkan RS sebagai tersangka tambang ilegal. Polisi menahan 20 hari dan menerapkan sejumlah pasal. Ini detailnya.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon menyerahkan 11 narapidana WNA yang terlibat kasus tambang ilegal kepada Biro Korwas Bareskrim Polri, menunjukkan sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum.

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka berinisial MAL dan H.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Satpolairud Polres Karimun berhasil mengungkap kasus penyelundupan 9,5 ton timah ilegal, menahan dua tersangka, dan memburu satu DPO, kasus ini merugikan negara ratusan juta rupiah.

Wirdhanto mengatakan, para pelaku mempunyai perannya masing-masing.