Prabowo Geram Ada 1.000 Tambang Ilegal, Sindir TNI-Polri Tidak Tahu

Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya tambang ilegal dan memerintahkan TNI–Polri mengusut keberadaan sekitar 1.000 lokasi yang disebut beroperasi tanpa izin. Instruksi itu disampaikan dalam sidang tahunan bersama MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mempertanyakan kemungkinan aktivitas sebesar itu terjadi tanpa sepengetahuan aparat. Dia juga menekankan pentingnya ketegasan pimpinan terhadap jajaran, serta menegaskan kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepentingan rakyat, bukan perasaan pribadi.

Instruksi Prabowo ke TNI–Polri

Prabowo menegaskan telah memberi perintah kepada dua pucuk pimpinan aparat untuk menelusuri praktik tambang ilegal.

"Saya telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," kata Prabowo.

Ia juga mempertanyakan fungsi pangkat dan jabatan bila tidak digunakan untuk menertibkan pelanggaran. "Kapolri dan Panglima TNI usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini," ujarnya.

Dalam arahannya itu, Prabowo menyebut langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar mengusut 1.000 tambang ilegal tersebut.

Pesan Ketegasan Pemimpin

Di hadapan anggota MPR, Prabowo menekankan perlunya ketegasan seorang pimpinan terhadap bawahannya.

"Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," kata Prabowo.

Kepala Negara mengakui keputusan menindak bawahan bisa tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan demi kepentingan publik.

"Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang yang baru saja kita beri bintang, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi bangsa harus kita lakukan," sambungnya.

Prabowo menegaskan kembali instruksi pengusutan tambang ilegal, sembari menyatakan keraguannya bahwa praktik tersebut dapat berlangsung tanpa keterlibatan aparat.

"Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," tegas Prabowo.