Sengketa Tanah

Pemerintah Provinsi Jambi masih menantikan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk penetapan batas antarkabupaten yang telah lama bersengketa, memicu harapan penyelesaian konflik wilayah.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPN setempat demi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa pembangunan Yonif TP 923/Mentaya dilakukan di lahan milik TNI yang sah, membantah dugaan penyerobotan lahan dan memastikan legalitasnya.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan bentrok Adonara di Flores Timur murni konflik sengketa tanah ulayat, membantah keterkaitan dengan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belum dimulai.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) serius agendakan penyelesaian konflik agraria PT ANA, melibatkan verifikasi lahan menyeluruh di empat desa setelah libur Lebaran 2026.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memastikan program Layanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) berjalan optimal di Pasuruan, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sibuk di hari kerja dan ingin mengurus pertanahan.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria untuk mempercepat penanganan sengketa tanah dan persoalan premanisme, memberikan solusi langsung bagi masyarakat.

Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mendesak TNI untuk segera melakukan sertifikasi tanah guna mengamankan aset negara, menyusul 527 kasus pertanahan yang belum bersertifikat.

Usman mengaku sudah membaca statement James Riady di media terkait sengketa tanah di Metro Tanjung Bunga.

Pemprov Jambi dan BPN tengah mencari solusi atas konflik lahan transmigrasi di Gambut Jaya, Muaro Jambi, yang diduga melibatkan manipulasi data sertifikat. Apa yang sebenarnya terjadi?

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Peristiwa itu sempat viral di media sosial setelah salah satu pengguna akun media sosial membagikan rekaman video ke instagram.

Puluhan orang mendatangi kompleks PT Metropolitan Kentjana, Rabu (6/8/2025) siang.

Rumah Atalarik Syah di Cibinong dibongkar paksa tanpa surat eksekusi, ungkap peliknya sengketa tanah dan keadilan hukum.

Terlihat puluhan aparat gabungan dari tentara, polisi dan pegawai berseragam Mahkamah Agung datang untuk mengeksekusi rumah mewah milik Atalarik Syach.

Aktor Atalarik Syach mengalami kerugian besar setelah rumahnya dibongkar paksa akibat sengketa tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.