RUU Pertanahan

Harga tanah di Kota Batu mengalami kenaikan hingga membuat sebagian masyarakat khususnya milenial khawatir tak bisa beli. Ini penyebabnya.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dengan mengantarkan sertifikat kepada warga yang lanjut usia atau sakit secara door to door.

Tim yang digawangi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dibantu oleh Menteri ATR/BPN serta Menteri LHK ini berhasil melakukan penanganan konflik yang menjadi prioritas di tahun 2021 dan menghasilkan penyelesaian konflik atas total tanah seluas 2.579 Ha untuk 4.660 KK di 6 Provinsi dan 8 Kab/Kota.

Pemberian SHM dilakukan sebagai bentuk bagian dari reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 543 bidang tanah seluas 104 hektare lahan yang sertifikatnya diberikan kepada masyarakat.

Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.

Selain RUU tersebut, lanjut Doli akan ada RUU yang segera dibahas. Di antaranya adalah RUU tentang Sistem Bangunan Politik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan kembali dibahas pada awal tahun 2020. Hal ini menunggu pembagian struktur-struktur komisi di DPR selesai.

"RUU yang hari ini dicetuskan oleh pemerintah dan DPR merupakan simbol imperialis," kata Arman

Menteri ATR Sofyan Djalil meminta agar RUU tersebut dibahas pada periode selanjutnya.

Sempat terjadi insiden kecil, ketika polisi memaksa memadamkan aksi bakar ban yang dilakukan mahasiswa. Namun tensi memanas tersebut berhasil diredakan segera oleh pimpinan dari kedua belah pihak.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan forum ini bagian dari sinergitas dan akuntabilitas partainya dengan ormas-ormas Islam.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut aturan soal bank tanah yang masih harus didiskusikan menjadi salah satu pemicu batalnya pengesahan RUU Pertanahan pada masa persidangan terakhir DPR Periode 2014-2019.

Ribuan Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Jateng. Mereka menggelar aksi menolak sejumlah RUU yang bermasalah.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan ini membahas tuntutan petani Indonesia terkait reforma agraria yang dituntut para petani.

Sejumlah mahasiswa dan aktivis menggelar demonstrasi menolak RUU Pertanahan dan memperingati Hari Tani Nasional, Selasa (24/9). Aksi ratusan mahasiswa ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU). Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.

Ratusan Mahasiswa di Aceh Turun ke Jalan Tolak RUU Pertanahan. Mereka menolak revisi Rencana Undang-undang Pertanahan dan isu nasional lainnya.

Sedikitnya 500 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi di Simpang Lima Banda Aceh dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (24/9). Mereka menolak Rencana Undang-undang Pertanahan dan isu nasional lainnya.

Salah satu orator mengatakan mereka mengkritisi reformasi agraria rezim Presiden Jokowi. Sebab sertifikat tanah diberikan sepanjang lima tahun kepemimpinan Jokowi dinilai tak juga mensejahterakan mereka.

"Saya pribadi melihat agak berat dipaksakan di (Tanggal) 30," ujar Mardani