DPR Sepakat Bahas RUU Pertanahan Pada Januari 2020

Komisi II DPR dengan pemerintah sepakat untuk kembali membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Pembahasan itu akan dimulai pada Januari 2020.

"Ya dimulai nanti pembentukan panja. Jadi nanti di awal masa sidang berikutnya itu masuk tanggal 10 (Januari) kita udah membentuk panja-panja termasuk panja RUU yang mau kita selesaikan dalam tahun pertama ini," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Selain RUU tersebut, lanjut Doli akan ada RUU yang segera dibahas. Di antaranya adalah RUU tentang Sistem Bangunan Politik.

"Dan salah satunya ada RUU Pertanahan di luar itu adalah revisi UU tentang bangunan sistem politik. Termasuk kepemiluan, baik pileg, pilpres dan pilkada. Nah jadi nanti rencananya abis di akhir masa sidang ini kita akan rapat internal lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi II bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

"Baik, pemerintah mengusulkan sedianya pengambilan keputusan tingkat I supaya ditunda. Apakah kita setuju untuk ditunda?," kata Ketua Komisi II sebelumnya Zainuddin Amali selaku pimpinan rapat.

"Setuju," ujar peserta rapat.