RUU Pertanahan

Harga tanah di Kota Batu mengalami kenaikan hingga membuat sebagian masyarakat khususnya milenial khawatir tak bisa beli. Ini penyebabnya.

Tim yang digawangi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dibantu oleh Menteri ATR/BPN serta Menteri LHK ini berhasil melakukan penanganan konflik yang menjadi prioritas di tahun 2021 dan menghasilkan penyelesaian konflik atas total tanah seluas 2.579 Ha untuk 4.660 KK di 6 Provinsi dan 8 Kab/Kota.

Pemberian SHM dilakukan sebagai bentuk bagian dari reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 543 bidang tanah seluas 104 hektare lahan yang sertifikatnya diberikan kepada masyarakat.

Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.

Selain RUU tersebut, lanjut Doli akan ada RUU yang segera dibahas. Di antaranya adalah RUU tentang Sistem Bangunan Politik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan kembali dibahas pada awal tahun 2020. Hal ini menunggu pembagian struktur-struktur komisi di DPR selesai.

"RUU yang hari ini dicetuskan oleh pemerintah dan DPR merupakan simbol imperialis," kata Arman

Menteri ATR Sofyan Djalil meminta agar RUU tersebut dibahas pada periode selanjutnya.

Sempat terjadi insiden kecil, ketika polisi memaksa memadamkan aksi bakar ban yang dilakukan mahasiswa. Namun tensi memanas tersebut berhasil diredakan segera oleh pimpinan dari kedua belah pihak.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan forum ini bagian dari sinergitas dan akuntabilitas partainya dengan ormas-ormas Islam.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut aturan soal bank tanah yang masih harus didiskusikan menjadi salah satu pemicu batalnya pengesahan RUU Pertanahan pada masa persidangan terakhir DPR Periode 2014-2019.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan ini membahas tuntutan petani Indonesia terkait reforma agraria yang dituntut para petani.

Sejumlah mahasiswa dan aktivis menggelar demonstrasi menolak RUU Pertanahan dan memperingati Hari Tani Nasional, Selasa (24/9). Aksi ratusan mahasiswa ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU). Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.

Sedikitnya 500 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi di Simpang Lima Banda Aceh dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (24/9). Mereka menolak Rencana Undang-undang Pertanahan dan isu nasional lainnya.

Salah satu orator mengatakan mereka mengkritisi reformasi agraria rezim Presiden Jokowi. Sebab sertifikat tanah diberikan sepanjang lima tahun kepemimpinan Jokowi dinilai tak juga mensejahterakan mereka.

"Saya pribadi melihat agak berat dipaksakan di (Tanggal) 30," ujar Mardani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai RUU Pertanahan belum layak disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 24 September. Alasannya, RUU Pertanahan dinilai lebih fokus pada iklim investasi dari pada pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut pihak pemerintah ingin menunda pengesahan RUU Pertanahan. Amali menyebut dua kementerian tidak ingin RUU tersebut disahkan oleh DPR periode ini.