ruu kamnas

TNI melihat RUU Kamnas penting untuk mengatasi masalah seperti pandemi Corona.

RUU Kamnas bukan barang baru bagi DPR. Sebab di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, RUU ini sempat digodok. Tetapi pembahasannya belum rampung hingga kepemimpinan Kepala Negara berganti.

Koalisi berpendapat, saatnya motif kepentingan sektoral dihentikan di tengah pandemi Covid-19. Sebab yang diperlukan adalah strategi tepat dan cepat untuk mengatasi krisis tersebut.

"Kalau melihat sejarahnya, RUU ini tidak ada kaitannya dengan wabah saat diajukannya,"

Sejarahnya, RUU tersebut merupakan usulan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, DPR ketika itu menolak RUU tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi menilai pandemi virus corona sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional. Menurutnya, RUU Keamanan Nasional (Kamnas) diperlukan saat ini agar pemerintah tidak gagap dalam menghadapi ancaman pandemi. Maka itu, Sisriadi menilai perlu DPR dan pemerintah mengesahkan RUU tersebut

"Kalau bisa dijamin baru kita bahas, kalau ini tidak bisa dijamin posisinya sesuai amanat reformasi, maka saya meyakini sangat sulit menjadi undang-undang yang bernuasa politis dan akan sulit dibahas," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta setuju perlu adanya RUU Keamanan Nasional. Apalagi RUU itu sudah sejak lama digagas. Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Politikus Golkar ini mengakui, ada perdebatan terkait kehadiran RUU Kamnas. Di masa lalu ada kekhawatiran elemen masyarakat terhadap RUU ini. Misalnya ada pandangan bahwa RUU kamnas bisa membawa Indonesia kembali pada zaman orde baru.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mendengar, dalam periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), RUU Kamnas akan menjadi prioritas. Namun hingga kini belum ada informasi beleid tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2020.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, pentingnya pemerintah memiliki regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, dia menodong RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas antara pemerintah dan DPR.

Dasco kalau RUU ini akan dibahas, pihak legislatif tidak perlu ikut-ikutan mengalami 'phobia'.

Sampai sekarang belum terlihat adanya indikasi bahwa RUU Kamnas akan direalisasikan.

PDIP menilai tiga aturan mengenai keamanan negara belum benar-benar dibutuhkan.

"Aksi ini baru langkah awal penolakan. Kita akan terus menyatakan sikap untuk menolak RUU Ormas," tegas Rendi.

RUU Kamnas dianggap hanya ingin memperkuat negar dan tidak mencantumkan persoalan HAM tentang rasa aman.

Wacana RUU Kamnas dengan pencapresan Prabowo menjadi menarik, lantaran Prabowo lekat dengan militer.

Hari ini, TNI akan menindaklanjuti dengan meneken kerjasama dengan Polri.

Pemerintah dan DPR seharusnya memprioritaskan RUU yang dipandang lebih strategis.

"Karena masih menimbulkan multitafsir, kami minta ditarik oleh pemerintah. Itu solusi tengah yang bagus," terang Priyo.