Istana Ungkap Reaksi Prabowo Saat Tahu Disadap Jenderal Listyo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memaparkan respons Presiden Prabowo Subianto setelah disadap secara ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lainnya.

Dia menyebut Presiden menunjukkan keprihatinan dan kekhawatiran karena perkara ini menyentuh komunikasi seorang kepala negara.

Prasetyo menuturkan, laporan mengenai dugaan penyadapan ilegal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden. Usai menerima laporan, Prabowo mengarahkan agar proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dijalankan sesuai ketentuan.

"Beliau sangat, sangat prihatin, gitu. Seorang Kepala Negara saja ada apa namanya, institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya sedemikian, tentunya itu kan sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," jelas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa penanganan perkara akan mengikuti mekanisme yang berlaku di kepolisian, dengan dukungan dari Presiden untuk dituntaskan sesuai aturan.

"Jadi dari proses di Kepolisian, kemudian Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden dan sebagaimana biasanya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum, Bapak Presiden tentu apa, memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebagaimana yang seharusnya," jelasnya.

Prasetyo menambahkan, tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut belum diketahui. Ia meminta publik menunggu hasil penyidikan kepolisian.

"Ini tentunya dari apa namanya, niatan kan sudah kita juga, membuat kita juga bertanya-tanya tadi sebagaimana yang teman-teman media tanyakan, ini tujuannya untuk apa. Tapi secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari proses penyidikan," pungkas Prasetyo.

Kasus Penyadapan Nomor Prabowo, Listyo dan 2 Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Selain nomor telepon Presiden, sejumlah pihak lain juga diduga menjadi sasaran penyadapan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, ketiga tersangka merupakan anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH.

LSP diketahui merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sedangkan ASN adalah Ahrie Sonta Nasution dan EH merupakan Eko Hadi. Selain ketiga tersangka, polisi juga memeriksa seorang saksi berinisial SU.

Kasus ini terungkap setelah adanya dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi telah memeriksa 10 saksi dan melibatkan tiga orang saksi ahli. Sejumlah barang bukti elektronik turut disita, yakni 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.

"Dari hasil penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit handphone, iPad, serta 4 unit flashdisk yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi," kata Asep.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden dan pejabat negara. Tokoh politik, insan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha nasional juga disebut menjadi sasaran.