RPP Tembakau

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, dikhawatirkan akan memberikan dampak sulit bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Anggota Pansus RUU Tembakau, M Misbakhun mengatakan, berbagai masukan yang ada akan sangat positif bagi pembahasan draf aturan hasil inisiatif DPR itu. Sebagai contoh, industri tembakau telah banyak menyerap banyak tenaga kerja tanpa keahlian khusus terutama di bagian sigaret kretek tangan.

Terkait UU pertembakauan, DPR meminta masukan dari ilmuwan untuk memberikan sumbangsih dalam membuat regulasi. Sehingga regulasi yang dibuat DPR nanti benar-benar sejalan dengan kehendak rakyat dan melindungi kepentingan nasional.

Mantan menteri sebut RUU Pertembakauan rugikan kesehatan. Emil mengatakan, sebenarnya pemerintah masih mencari titik temu antara tembakau dan kesehatan. Dia tak yakin jika UU Pertembakauan akan disahkan setelah lebaran seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pansus Pertembakauan Firman Soebagyo.

Presiden Jokowi diyakini bakal tolak pengesahan RUU Tembakau. Struktur panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan resmi terbentuk 31 Mei 2017 kemarin. Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dipilih menjadi Ketua Pansus.

PAN klaim sejalan dengan Jokowi tolak RUU Pertambakauan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menerbitkan Surat Presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Padahal, aturan itu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menambahkan, pemerintah belum menyepakati apakah menyetujui atau menolak pembahasan RUU Pertembakauan. Yasonna menyiratkan sejumlah menteri terkait belum satu suara terkait RUU Pertembakauan yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 tersebut.

Presiden Joko Widodo, kata Misbakhun, adalah figur yang taat konstitusi, sehingga akan menyetujui pembahasan RUU Pertembakauan yang sasarannya untuk mensejahterakan rakyat. Menurutnya, pemerintah sepatutnya menjalankan fungsi sebagai pelayanan, pengayoman, dan melindungi Warga Negara Indonesia.

"Sebagian besar petani masih hidup dalam kemiskinan. Meningkatnya kebutuhan industri nasional terhadap tembakau justru lebih dinikmati oleh pihak asing. Hal tersebut terlihat dengan membanjirnya tembakau-tembakau impor dari luar negeri mengisi pangsa pasar tembakau nasional," jelasnya.

Kemenkes nilai RUU Pertembakauan tak diperlukan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Lily Sriwahyuni Sulistyowati, menilai, RUU Pertembakauan sudah tidak diperlukan.

"Kami merasa ada yang janggal. Kenapa pimpinan DPR tidak segera membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus)? Bahkan, surat APTI yang ditujukan ke Pimpinan DPR tidak segera ditanggapi secara serius."

Aksi puluhan petani tembakau geruduk Gedung DPR. Mereka menuntut anggpta dewan untuk segera mengesahkan RUU Pertembakauan dan secara tegas menolak adanya impor tembakau.

"Mestinya hari ini dibawa ke Paripurna, tapi karena belum ada jadwal dari Bamus, tidak bisa," kata Supratman.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam isu tembakau adalah tidak mudah melakukan subtitusi tanaman.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang tidak menandatangani atau belum menandatangani aksesi FCTC.

Zulkifli Hasan prihatin akan tingginya jumlah perokok, terutama dikalangan anak-anak dan remaja.

Para pegiat menyebut draf legislasi ini benteng terakhir 6 juta petani tembakau di Tanah Air.

Berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal dan membuat kolaps industri rokok dalam negeri.

Tembakau di Indonesia tidak bisa diseragamkan dengan negara lain.

"Kalau ratifikasi, cengkeh kan tidak bisa masuk, berarti kretek musnah," kata Ganjar.