remisi

Hanya warga binaan berstatus narapidana yang berhak diusulkan menerima remisi kemerdekaan.

Tak Dijemput Keluarga, Napi Pembunuhan Bebas saat HUT RI usai 10 Tahun Dipenjara

Penyerahan remisi berlangsung dalam upacara di Rutan Kelas IIA Manado pada Senin (17/8/2026).

Dari jumlah tersebut, 4 Narapidana akan langsung bebas setelah memperoleh RK II.

Sebanyak 447 narapidana dan anak binaan di Maluku diusulkan menerima Remisi Lebaran dan Nyepi 2026, menandai bentuk apresiasi negara terhadap perubahan perilaku warga binaan.

Pemberian Remisi dan PMP Khusus bentuk penghormatan negara kepada Warga Binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani hukuman.

Remisi ini dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja di Indonesia.

Pemberian remisi dilakukan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak.

Pemberian remisi atas kejadian luar biasa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Dia menjelaskan, Mario mendapatkan dua jenis remisi, pertama remisi umum dan kedua remisi dasawarsa

Ketiga individu tersebut saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba.

Total ada 5.909 orang narapidana yang mendapat remisi di Sulawesi Selatan.

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusmah menjelaskan remisi khusus I diberikan kepada 67 orang diusulkan mendapat pengurangan masa hukuman.

Oleh karena itu, Kemenkum HAM wajib mengajukan banding atas putusan tersebut.

Denny menjelaskan keputusan banding PTUN adalah keputusan kolektif Kemenkum HAM bukan keputusan atas desakan pribadinya.

"Saya rasa ini hanya trik Denny Indrayana untuk redam tuntutan balik yang dilakukan oleh para terpidana," kata Bambang.

"Biarlah saya diragukan karena ada kepentingan besar. Saya banding agar putusan ini tidak berstatus tetap," ujar Amir.

"Saya tidak banding atas putusan penundaan pembebasan itu saya tidak banding, itu sudah saya laksanakan," ujar Amir.

Keputusan Menkum HAM Amir Syamsuddin untuk menghormati proses hukum yang berjalan sudah tepat.

Pemberlakuan atas sebuah kebijakan tidak bisa dilakukan secara mendadak sesuai kebutuhan.