Reklamasi Teluk Jakarta

Heru menjelaskan selain belum adanya wujud Pulau G, peruntukan detail pulau palsu itu harusnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sejak awal Ida menyarankan Pemprov DKI memastikan bahwa permukiman yang akan dibangun di Pulau G harus ramah bagi warga Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Setelah berkeliling, merdeka.com bertemu dengan salah satu warga bernama Samsudin Sanjaya. Samsudin mengungkapkan, reklamasi Pulau G membuat polemik perpecahan bagi warga Muara Angke.

"Kami kan belum tahu nih, hunian ini tingkat apa," ujar Ida.

Meskipun demikian, Heru mengatakan, bila pulau G diarahkan untuk menjadi pemukiman, pemukiman yang dibangun akan dapat berupa apartemen ataupun rumah tapak.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan bentuk pemukiman yang akan dibangun di Pulau G tersebut.

Dalam RDTR 2022 tersebut, kawasan reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman dalam Pasal 192 Zona Ambang Ayat (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang RDTR.

Menurutnya, belum ada pembangunan di Pulau G karena baru sekedar pembahasan di lingkup Pemprov DKI. Sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dibuatnya pemukiman hunian di pulau G.

Dalam regulasi baru yang mengatur soal RDTR di DKI Jakarta tersebut, perluasan daratan pulau tercantum dalam Pasal 165 yakni soal pemanfaatan ruang perairan pesisir.

Konfirmasi bahwa tidak ada ikan terkontaminasi kandungan parasetamol didapat Riza dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta.

Temuan Dinas Lingkungan Hidup, kandungan parasetamol sebesar 200 nanogram per liter. Meski demikian, Dinas LH akan terus melakukan investigasi untuk menelusuri sumber pencemaran parasetamol ke perairan Teluk Jakarta.

Keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Sedangkan, untuk perairan Tanjung Priok dan Cilincing mengandung parasetamol yang sangat rendah. Zainal mengaku pihaknya belum mengetahui tingkatan dari dampak pencemaran tersebut.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G.

Upaya Pemprov saat ini terkait penemuan BRIN itu, kata Riza, yaitu pengambilan sampel air di Teluk Jakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk proses penelitian tersebut memakan waktu sekitar 14 hari.

Kemungkinan faktor berikutnya adalah pengelolaan limbah farmasi dari rumah sakit belum optimal. Akibatnya, limbah yang terbuang ke lautan terkontaminasi dengan zat paracetamol.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghargai keputusan Mahkamah Agung atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Taman Harapan Indah terkait izin reklamasi Pulau H.

Judex juris dalam perkara ini merupakan putusan di tingkat MA sebelumnya, yang adalah kasasi, di mana dimenangkan pihak Anies. Perkara PK tersebut diputus pada 19 Agustus 2021 dengan komposisi hakim yang mengadili perkara adalah Yosran, Yulius, dan Ketua Majelis Hakim Supandi.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam kesempatan yang sama mengatakan visi penataan wilayah pesisir Jakarta yang akan dilakukan secara integratif.

Politikus PDIP itu menilai, selama ini Anies menjalani standar ganda terhadap pengerjaan reklamasi.